DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Pembentukan Dan Cadangan, Penganggaran Dan cadangan, Pengelolaan Dan cadangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; Mengingat..... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-undang......
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); Dengan..... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5.Wakil.....
5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13.Pembiayaan.....
13.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Sukabumi pada PT. Bank BJB Cabang Sukabumi, dan atau pada Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
16.Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
17.Belanja Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018 adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sukabumi untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

BAB II

A S A S

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan asas :

a.efektif .....
a.efektif;
b.efisien;
c.ekonomis;
d.transparansi;
e.bertanggung jawab;
f.keadilan;
g.kepatuhan; dan
h.manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018 yang diperkirakan Penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4

……

Pasal 4

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat digunakan/dicairkan sebelum mencapai jumlah yang telah ditentukan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika terjadi perubahan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Pengisian Dana Cadangan pada Tahun 2016 dan 2017 dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran pembiayaan Daerah, objek pembentukan Dana Cadangan.
(2)Setelah jumlah Dana Cadangan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya untuk penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan daerah objek pencairan Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja hibah, objek belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rincian objek belanja hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018.

BAB V

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang di kelola oleh BUD terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(4)Jasa Giro Dana Cadangan di transfer ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(5)Penatausahaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2018, maka akan dilakukan perubahan peraturan Daerah ini.

BAB VIII

…….

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 28 Juli 2016 WALIKOTA SUKABUMI, ttd. MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 28 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI, ttd. M.N. HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : (3/109/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG : PEMBENTUKAN DANA CADANGAN I. UMUM : Bahwa dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD. Untuk efektifitas dan efisiensi, maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perauran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan Dana Cadangan. Untuk …… Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemerintah Kota Sukabumi. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana penganggur (idle cash) akan tetapi merupakan praktik menajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan mismanagement dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013