DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan penatapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pelembagaan pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, kerja sama, penghargaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan di Kota Sukabumi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga diperlukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan;
c.bahwa ... jdih.sukabumikota.go.id
c.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf H Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, menyatakan daerah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan ... jdih.sukabumikota.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
7.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Pemerintah ... jdih.sukabumikota.go.id
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan.
8.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
9.Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
10.Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
11.Analisis ... jdih.sukabumikota.go.id
11.Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dari sisi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
13.Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
14.Akses adalah kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumber daya pembangunan.
15.Partisipasi adalah keterlibatan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.
16.Kontrol adalah penguasaan untuk menentukan keputusan secara setara oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
17.Manfaat adalah penikmatan hasil pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.
18.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
19.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
20.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG. jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.kesetaraan subtantif;
c.nondiskriminasi; dan
d.keberlanjutan.

Pasal 3

PUG dalam pembangunan Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan di Daerah; dan
b.menciptakan program dan kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.pelembagaan PUG;
b.perencanaan;
c.penganggaran;
d.pelaksanaan;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pengawasan;
g.pelaporan;
h.kerja sama;
i.penghargaan;
j.partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
k.pendanaan.

BAB II

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pelembagaan PUG yang meliputi:

a.kebijakan ... jdih.sukabumikota.go.id
a.kebijakan penyelenggaraan PUG;
b.penguatan sumber daya manusia;
c.rencana aksi Pokja PUG; dan
d.penyusunan Data Gender.

Pasal 6

Kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan.

Pasal 8

(1)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelembagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.
(2)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan.

Pasal 9

(1)Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pokja PUG.
(2)Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
(4)Pokja PUG dalam bekerja dibantu oleh:
1. a.Focal Point PUG; dan
2. b.Tim Teknis.
(5)Pokja ... jdih.sukabumikota.go.id
(5)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023