DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat kota sukabumi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam akses keuangan serta mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna diperlukan status badan hukum dan tata kelola bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat;
c.bahwa pengaturan mengenai perusahaan umum Daerah berbentuk bank perkreditan rakyat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; jdih.sukabumikota.go.id
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian nama dan bentuk hukum terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.sukabumikota.go.id
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi. jdih.sukabumikota.go.id
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi adalah BUMD berbentuk Bank yang berstatus independen, transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangan, pelaporan penyertaan modal, pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dan menyediakan produk pembiayaan dengan bunga yang lebih bersaing dan persyaratan yang lebih fleksibel. jdih.sukabumikota.go.id

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi.
(2)Perusahaan perseroan Daerah bank perekonomian rakyat Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disingkat PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) didirikan untuk menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi Daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; jdih.sukabumikota.go.id
b.meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
4. d.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
5. e.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
7. g.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
8. h.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) dapat: jdih.sukabumikota.go.id
1. a.menghimpun dana Pemerintah Daerah, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 8

(1)Modal dasar PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
(2)Modal dasar PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3)Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 9

Komposisi saham PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda) terdiri atas: jdih.sukabumikota.go.id

a.Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
b.pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 10

(1)Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian perusahaan umum Daerah bank perkreditan rakyat Kota Sukabumi beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Kota Sukabumi (Perseroda).
(2)Organ dan pegawai perusahaan umum Daerah bank perkreditan rakyat Kota Sukabumi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019