DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan , Unit Pelaksana Teknis Daerah, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Kelomp Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7.Peraturan...
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan…
7.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu: a) Dinas pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; b) Dinas kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c) Dinas… c) Dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
2. 2.tipe B, yaitu: a) Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak; b) Dinas lingkungan hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; c) Dinas pekerjaan umum dan tata ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan; d) Dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan; e) Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata; f) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; g) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; h) Dinas komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; i) Satuan.. i) Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
3. 3.tipe C, yaitu: a) Dinas perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; b) Dinas sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; c) Dinas tenaga kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; d) Dinas perpustakaan dan arsip daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan, terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu: a) Badan perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; b) Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
2. 2.klasifikasi B, yaitu Badan penanggulangan bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana.
3. 3.tipe C, yaitu: a) Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; b) Badan kesatuan bangsa dan politik dengan 2 (dua) bidang, yaitu badan kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan…
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu Kecamatan Cikole.
2. 2.tipe B, yaitu: a) Kecamatan Warudoyong; b) Kecamatan Lembursitu; c) Kecamatan Gunung Puyuh; d) Kecamatan Citamiang; e) Kecamatan Baros; dan f) Kecamatan Cibeureum.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan dan penghapusan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. Pasal 6…

Pasal 6

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.

Pasal 7

(1)Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Pasal 8

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam…
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan polapengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), direktur rumah sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 10

(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), direktur rumah sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.direktur…
a.direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…