DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan , Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang.......
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8.Peraturan.......
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sukabumi.
2.Pemerintahan......... - 4 –
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
9.Unit ..........
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.inspektorat tipe B;
d.dinas, terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu: a) dinas pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; b) dinas kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c) dinas........ c) dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan; d) dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; dan e) dinas lingkungan hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan aspek pertamanan dan pemakaman.
2. 2.tipe B, yaitu: a) dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan; b) dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, Perdagangan, dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian; c) dinas perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan sub urusan jalan; d) dinas ........ d) dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; e) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan f) dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. 3.tipe C, yaitu: a) dinas sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; b) dinas tenaga kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c) dinas komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik; d) dinas perpustakaan dan kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan e) satuan polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
e.badan........
e.badan, terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu: a) badan perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan b) badan pengelolaan keuangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan.
2. 2.tipe C, yaitu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.tipe A, yaitu Kecamatan Cikole.
2. 2.tipe B, yaitu : a) Kecamatan Warudoyong; b) Kecamatan Lembursitu; c) Kecamatan Gunung Puyuh; d) Kecamatan Citamiang; e) Kecamatan Baros; dan f) Kecamatan Cibeureum.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB .........

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 4

(1)Pada Dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan dan penghapusan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)Selain UPT Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPT:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah........ Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepalal Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

(1)Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai keahliannya.
(2)Untuk........
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Kepala Daerah, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan, kepala seksi pada dinas, kepala subbidang pada badan, kepala UPT pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala ........... - 12 –
(6)Kepala UPT pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada UPT dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala UPT yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. BAB.......

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok Jabatan Fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan oleh kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB...... - 14 –

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020