Permohonan Izin Gangguan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka besarnya tarif retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Gangguan.
Pasal lI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Mei 2016 WALIKOTA SURABAYA, ttd TRI RISMAHARINI Diundangkan di Surabaya pada tanggal 9 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd.
HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 91-3/2016.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam rangka pemungutan Retribusi lzin Gangguan di wilayah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Gangguan.
Terhadap herregistrasi/daftar ulang izin gangguan merupakan instrumen Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian sehingga dapat diketahui apakah suatu perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang diterbitkan sehingga dalam hal mengajukan herregistrasi/daftar ulang lzin Gangguan tidak diperkenankan dipungut retribusi dan sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mengurangi beban kepada masyarakat khususnya dalam mengajukan herregistrasi/daftar ulang lzin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 dan diharapkan agar peraturan mengenai pemberian izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitas lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 10 : Cukup Jelas Angka 2 Pasal 25A : Cukup Jelas Pasal II : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11