DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 401

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan barang milik daerah; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: rumah negara; ganti rugi; dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4.Walikota adalah Walikota Surabaya.
5.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota. 5
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
8.Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
9.Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset adalah Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
10.Pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah.
13.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya.
16.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Surabaya.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
18.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
19.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6
20.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
22.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
23.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
24.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
25.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
26.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
27.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
28.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
29.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
30.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
31.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 7
32.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
34.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
35.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
36.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.
37.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
38.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
39.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
40.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Walikota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8
42.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
43.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
44.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
45.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
46.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
47.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
48.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
49.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
50.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
51.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
52.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah. 9
53.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
54.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
55.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan
56.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah dilaksanakan berdasarkan :

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas transparansi;
d.asas efisiensi dan efektivitas;
e.asas akuntabilitas; dan
f.asas kepastian nilai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
c.pengadaan;
d.penggunaan; 10
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.rumah negara;
o.ganti rugi; dan
p.sanksi administratif.

Pasal 4

Ruang lingkup barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5

(1)Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
(2)barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus dilengkapi dengan dokumen perolehan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

(1)Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : 11
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal :
1. a.kontrak bagi hasil;
2. b.kontrak kerjasama;
3. c.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan
5. e.perjanjian/kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

(1)Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab untuk :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab untuk :

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota; 13
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 10

(1)Pejabat Penatausahaan Barang di lingkungan Pemerintah Daerah dijabat oleh :
1. a.Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
2. b.Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.meneliti dan/atau memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang terhadap :
  1. 1.penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  2. 2.penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  3. 3.pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Walikota;
  4. 4.pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  5. 5.pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui oleh Walikota atau Walikota dengan persetujuan DPRD; 14
2. b.membantu Pengelola Barang dalam melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui oleh Walikota atau Walikota dengan persetujuan DPRD;
3. c.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
4. d.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
7. g.menyusun laporan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.meneliti dan/atau memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang terhadap :
  1. 1.penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
  2. 2.penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan
  3. 3.pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Walikota;
  4. 4.pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
  5. 5.pelaksanaaan pemindahtanganan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui oleh Walikota atau Walikota dengan persetujuan DPRD; 15
2. b.membantu pengelola barang dalam melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui oleh Walikota atau Walikota dengan persetujuan DPRD;
3. c.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
4. d.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
7. g.menyusun laporan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 11

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab untuk :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 16
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks401PDFHirarki

Memuat teks peraturan…