DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 39 dihapus, Ketentuan Pasal 41 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, Paragraf Kedua Bagian Ketiga BAB VIII diubah serta ketentuan Pasal 47 diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah, Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B dan Pasal 48C, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah, Ketentuan Pasal 51 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 70 diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah , Ketentuan Pasal 75 diubah, Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 78A, Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 78A, Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 79A , Ketentuan Pasal 82 diubah, Ketentuan Pasal 87 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Ketentuan Pasal 92 diubah, Ketentuan Pasal 100 diubah, Ketentuan Pasal 129 diubah, Ketentuan Pasal 130 diubah, Ketentuan Pasal 131 diubah, Ketentuan Pasal 134 diubah, Ketentuan Pasal 139 diubah, Ketentuan Pasal 141 diubah, Ketentuan Pasal 143 diubah, Ketentuan Pasal 144 diubah, Ketentuan Pasal 148 diubah, Ketentuan Pasal 156 diubah, Ketentuan Pasal 161 diubah, Ketentuan Pasal 162 diubah, Ketentuan Pasal 167 diubah, Ketentuan Pasal 178 diubah , Ketentuan Pasal 190 diubah, Diantara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 190A, Pasal 190B, Pasal 190C, Pasal 190D dan Pasal 190E , Diantara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 190A, Pasal 190B, Pasal 190C, Pasal 190D dan Pasal 190E, Ketentuan Pasal 191 diubah, Diantara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 191A, Pasal 191B, Pasal 191C, Pasal 191D dan Pasal 191E, Ketentuan Pasal 192 dihapus, Ketentuan Pasal 203 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang milik daerah merupakan hal strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah harus diarahkan dan dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya guna mendukung efisiensi anggaran, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.bahwa bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7.Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 5
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALI KOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya. 6
4.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Wali Kota.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
8.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan daerah.
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
14.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
15.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 7
18.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
19.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
24.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
25.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
26.Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
27.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
28.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 8
29.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
34.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
36.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
38.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Wali Kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundangan.
39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
48.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
49.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah. 10
50.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah memuat data barang milik daerah yang masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
54.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
55.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 11
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
6. f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b antara lain berasal :
1. a.kontrak bagi hasil;
2. b.kontrak kerjasama;
3. c.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan
5. e.perjanjian/kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan 12
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pejabat Penatausahaan Barang di lingkungan Pemerintah Daerah dijabat oleh Kepala BPKAD.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; 13
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.menyusun laporan Barang Milik Daerah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris SKPD/Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah/Bagian Umum pada Sekretariat DPRD.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; 14
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
  1. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada BPKAD.
(4)Kepala Bidang Penatausahaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggungjawab untuk:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 15
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
7. g.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
8. h.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(5)Kepala Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah.
(6)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(7)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Tingkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kota dengan berpedoman pada RKPD. 16
(2)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Tingkat SKPD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan, dengan berpedoman pada perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat
(2)merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
5. e.perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(5)Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.
(6)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau gedung dan bangunan, berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.
(7)Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.
(8)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
(9)Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(10)Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan. 17
(11)Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
(12)Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
(13)Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)dan ayat (10) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 39 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(2)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:
1. a.penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
2. b.mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
3. c.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG;
4. d.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI; dan
5. e.peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.
(2)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d memiliki tanggung jawab terdiri atas:
1. a.melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai bentuk Pemanfaatan; 18
2. b.menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
3. c.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
5. e.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(3)Peminjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tanggung jawab terdiri atas:
1. a.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan;
2. b.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
3. c.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
  1. 10.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota;
2. b.sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota. 19
(4)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(5)Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
1. a.badan usaha milik negara/daerah;
2. b.perorangan;
3. c.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
4. d.badan usaha lainnya.
(6)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
1. a.persatuan/perhimpunan Pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.persatuan/perhimpunan istri Pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
3. c.unit penunjang kegiatan lainnya.
(7)Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:
1. a.persekutuan perdata;
2. b.persekutuan firma;
3. c.persekutuan komanditer;
4. d.perseroan terbatas;
5. e.lembaga/organisasi internasional/asing;
6. f.yayasan; atau
7. g.koperasi.
(8)Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:
1. a.Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
2. b.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. 20
(9)Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
2. b.dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
3. c.penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
4. d.pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
5. e.pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.
  1. 11.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…