Rp. 543.433.271.000,00 Rp. 445.358.879.000,00 Jasa
c.Belanja Modal 53.852.712.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai Rp.
b.Belanja Barang dan 2.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga Rp.f.
5 dimaksud dengan mekanisme:
a.untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota mendesak sebagaimana huruf c Pemerintah Kota program dan kegiatan
(5)Pendanaan keperluan dimaksud pada ayat (3) Surakarta melaksanakan
(4)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/ atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
c.program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya.
dasarpelayanankegiatandana. program
(3)Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/ atau
d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang dise babkan oleh keadaan darurat, selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
6 Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah irii, terdiri dari:
a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
c.Lampiran Ila Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
d.Lampiran III Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
e.Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan