DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, sistem informasi, penyelesaian sengketa, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Surakarta;
b.bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi maupun masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi; WALIKOTA SURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JASA KONSTRUKSI TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN ~o,s WALIKOTA SURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; 2 Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tetang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tetang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 3
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Dae rah.
5.Dinas adalah SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
6.Badan adalah SKPD yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2.Walikota adalah Walikota Surakarta.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: WALIKOTA SURAKARTA dan DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama 4

12.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi di luar bidang pekerjaan umum.
10.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
11.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 5
19.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha J asa Konstruksi.
17.Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18.Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
14.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
16.Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan a tau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang J asa Konstruksi. 6
21.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkanya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
22.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKAadalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
23.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian terten tu.
24.Penanggung Jawab Teknis Tetap Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTTBU adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/ atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keteram pilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
1. 20.Sertifikat adalah: 7
2. 25.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang j asa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian masing-masing.
3. 26.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
4. 27.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
5. 28.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan masyarakat.
6. 29.Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/ atau Pengguna Jasa.
7. 30.Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/1 yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/1 dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8 Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:
a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.Menetapkan

Pasal 3

Bagian Kedua Tujuan Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2

a.arsi tektur;
b.jasa pelaksanaan konstruksi.

(2)Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(3)Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
(1)Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 9

Pasal 5

Bagian Kesatu Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi BAB III PENYELENGGARAANJASA KONSTRUKSI Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah mi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional untuk skala nonkecil dan kecil, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dan pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAANJASA KONSTRUKSI Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah mi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional untuk skala nonkecil dan kecil, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dan pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

a.menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana;
b.membayar pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan perjanjian;

Pasal 7

(1)Pengguna Jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
(2)Dalam hal Pengguna Jasa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara clan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pasal 6

c.penataan ruang;
d.konsultansi spesialis; dan
e.j asa konsul tansi lainnya. ( 4) Klasifikasi bidang usaha j asa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.bangunan gedung;
b.bangunan sipil;
c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
d.jasa pelaksanaan lainnya.
b.rekayasa (engineering); 11 Penyedia Jasa berkewajiban:
a.memberikan jaminan pelaksanaan dan jamman pemeliharaan pekerjaan konstruksi;

Pasal 9

a.menenma jamman pelaksanaan dan jamman pemeliharaan pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa;
b.menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian;
c.menggunakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan terkait Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

c.memenuhi kewajiban Pengguna Jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12 Penyedia J asa berhak:
a.mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan;
b.memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian;
c.memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015