DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH BAB V PERIZINAN BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB VII KOMPENSASI BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENYELESAIAN SENGKETA BAB XI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI BAB XII SISTEM TANGGAP DARURAT BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV LARANGAN BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
c.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki https://jdih.tangerangkota.go.id/ kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik https://jdih.tangerangkota.go.id/ Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG DAN WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang PerSampahan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perSampahan.
7.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki ijin dari Pemerintah Kota Tangerang.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
11.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, https://jdih.tangerangkota.go.id/ kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14.Penghasil Sampah adalah Setiap Orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
16.Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
17.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
18.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpuI, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
19.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. https://jdih.tangerangkota.go.id/
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
23.Stasiun peralihan antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
24.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
25.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan Sampah yang tidak benar.
27.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya. https://jdih.tangerangkota.go.id/
28.Pengelola Sampah adalah orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Sampah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

a.Kebijakan dan strategi daerah pengelolan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.Pengelolaan Sampah;
d.perizinan;
e.lembaga pengelola;
f.insentif dan disinsentif;
g.kompensasi;
h.kerjasama dan kemitraan;
i.peran serta masyarakat;
j.penyelesaian sengketa;
k.teknologi dan sitem informasi;
l.sistem Tanggap Darurat;
m.Pengelolaan Sampah Spesifik; dan
n.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah; https://jdih.tangerangkota.go.id/
2. b.arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
3. c.program pengurangan dan penanganan Sampah.
(3)Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah;
3. c.pemanfaatan kembali Sampah;
4. d.pemilahan Sampah;
5. e.pengumpulan Sampah;
6. f.pengangkutan Sampah;
7. g.pengolahan Sampah;
8. h.pemrosesan akhir Sampah; dan
9. i.pendanaan.
(4)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan https://jdih.tangerangkota.go.id/ kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
8. h.melakukan pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja https://jdih.tangerangkota.go.id/ Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSS B3, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah; dan
7. g.melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSS B3, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.Sampah rumah tangga;
2. b.Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
3. c.Sampah spesifik
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada https://jdih.tangerangkota.go.id/ ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Pengelolaan Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Sampah terdiri atas:
1. a.pengurangan Sampah; dan
2. b.penanganan Sampah. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(2)Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 8

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
(3)Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/ atau Biodigester, dan/atau biokonversi lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya.
(4)Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan Sedekah Sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS 3R.

Pasal 9

Dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah wajib:

a.menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; https://jdih.tangerangkota.go.id/
b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c.memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
d.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 10

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014