DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 02 Tahun 2014

Nomor: 02
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, diatur tentang ketentuan umum, Ruang lingkup, Usaha jasa kontruksi; IUJK,TDUP, hak dan kewajiban, laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi penerbit IUJK, Penunjukan pejabat penerbit IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sistem informasi jasa konstruksi, sanksi administrative, ketetentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 33);
12.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); 4
13.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan WALIKOTA TANGERANG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 5
8.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga adalah LPJKD yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
14.Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda bukti pendaftaran usaha jasa konstruksi orang-perseorangan yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan.
15.Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang-perseorangan untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau 6
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentudan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 17.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian tenaga ahli bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), Jasa Perencana Konstruksi atau Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi kepada tenaga ahli yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya dan ahli utama.
2. 18.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan jasa konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja atau ahli dan dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi sesuai kualifikasinya baik Tingkat I, Tingkat II atau Tingkat III.
3. 19.Pengguna Jasa adalah orang-perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
4. 20.Penyedia Jasa adalah orang-perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.usaha jasa kontruksi;
b.IUJK;
c.TDUP;
d.hak dan kewajiban;
e.laporan pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK;
f.penunjukan pejabat penerbit IUJK;
g.pemberdayaan dan pengawasan;
h.sistem informasi jasa konstruksi;dan
i.sanksi administratif. 7

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.jenis usaha;
b.bentuk usaha; dan
c.bidang usaha.

Pasal 4

Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.jasa perencanaan;
b.jasa pelaksanaan; dan
c.jasa pengawasan.

Pasal 5

(1)Bentuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.usaha orang-perseorangan; dan
2. b.BUJK.
(2)Bentuk usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan dengan biaya kecil sampai sedang.
(3)Bentuk usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampaimadya, dengan biaya kecil sampai sedang. 8
(5)Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

Pasal 6

(1)Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kualifikasi usaha besar,
2. b.kualifikasi usaha menengah; dan
3. c.kualifikasi usaha kecil.
(2)Badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan memiliki subkualifikasi.
(3)Pembagian subkualifikasi usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:
1. a.kekayaan bersih;
2. b.jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi;
3. c.pengalaman;
4. d.penanggung-jawab klasifikasi (PJK);
5. e.penanggung-jawab teknik (PJT);
6. f.penanggung-jawab badan usaha (PJBU);
7. g.kemampuan melaksanakan pekerjaan;
8. h.batasan nilai suatu pekerjaan; dan
9. i.maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi.
(4)Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:
1. a.kekayaan bersih;
2. b.pengalaman;
3. c.penanggung-jawab klasifikasi (PJK);
4. d.penanggung-jawab teknik (PJT);
5. e.penanggung-jawab badan usaha (PJBU);
6. f.kemampuan melaksanakan pekerjaan;
7. g.jumlah paket sesaat;
8. h.batasan nilai satu pekerjaan; dan
9. i.maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. 9

Pasal 7

Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibedakan menjadi sebagai berikut:

a.usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
b.usaha Jasa Konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

BAB IV

IUJK

Pasal 8

BUJK yang berdomisili di Daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa-berlakunya.
(2)Perpanjangan sebagaima dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Pasal 10

(1)BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data;
4. d.penutupan izin; dan/atau
5. e.penggantian izin. 10
(3)Ketentuan lebih-lanjut mengenai tata-cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010