DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tarakan, mencakup subjek, wajib pajak atau retribusi, objek, dasar pengenaan, tarif, tata cara perhitungan, serta ketentuan sanksi yang berlaku. Pajak Daerah yang diatur meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Di sisi lain, Retribusi Daerah mencakup tiga kategori utama, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, yang keseluruhannya diatur dengan mempertimbangkan asas keadilan, manfaat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayai (1) Un dang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Pcraturan Pcrnerintah Pengganii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dacrah;
b.bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor ] Tahun 2022 teruang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, scluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
c.bahwa Peraturan Dacrah Nomor L Tahun 2011 ten tung Pajak Dacrah sebagaimanu tcluh bcbcrupa kali diubah, terakhir dengan Pcraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Lentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 lentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Urnum sebagaimana telah bcberapa kali diubah, ierakhir dengan Peraturan Dacrah Nornor 2 Tahun 2020 len lang Pcrubuhan KeLiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 20 j 2 WALl KOTA TARAKAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI l.)AERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2023 WALl KOTA TARAKAN PROVINSl KALIMANTAN UTARA Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 ten tang Pembentukan Kotarnadya Dacrah Tingkat II Tarakan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerin tahan Daera.h (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat Retribusi Jasa Umurn, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daeral Nomor 3 Tahun 2020 lentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizina.n Tertentu sudah tidak sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf e, per lu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Menctapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan WALlKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersarna

7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lern oaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5888) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
8.Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Da el ah (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6322).
9.Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Sangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).
11.Peraturan Pcmeriruah Nornor 4 Tahun 2023 Lenlang Pemungutan Pajak Sarang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848).
12.Peraturan Pemerin lah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketcntuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). MEMUTUSKAN : Tarakan.
9.Badan Pengelolaan Kcuangan, Pendapatan dan Aset Dacrah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuanga-i, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
10.Pejabat adalah Pegawai yang diberi Lugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1]. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kcpada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bad an yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepcrluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Wali Kota adalah Wali KOlHTarakan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oIeh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mcnurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NlUarcl Repu blik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Wall KOla sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5.Dewan Perwakilan Raky at Duerah, Hlng sclanjutnya disingkat DPRD adalah Lcrnbaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kcwcnangan Dacrah.

Pasal 1

J,ETENTUAN UMUM BAB J DaerahPeraturanadalah7. Peraturan Daerah Kola Tarakan.

8.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali KO(a
12.Retribusi Dacrah adalah pungutan Oaerah sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/atau diberikan oleh Pemcrintah Daerah untuk kcpent ingan orang pribadi alau badan.
13.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pernotorig pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyru hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan.
15.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan! atau pcrizinan.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi utau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mclakukan pernbayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu
17.Badan adalah sekumpulan orang dan! atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perscroan tcrbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara, SUMO, atau badan usaha milik desa, dcngan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, terrnasuk kontrak invcstasi kolcktif dan bentuk usaha tetap.
18.Pajak Kendaraan Berrnotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan! atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
19.Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor yang selanjutnya disingkat BBNKS adalah Pajak alas penyerahan huk milik Kendaraan Bermotor scbagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang lerjadi karcna jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20.Kendaraan Berrnotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandcngannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan )'ang dioperasikan di air yang digerakkan olch peralalan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi lertcntu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan Zatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan zatau dirnaufautkan oleh orang pribadi atau Badan.
22.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan seeara tetap di alas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi seeara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti,
25.Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adaJah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
26.Perolchan Hak atas Tanah darr/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27.Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dirnaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28.Pajak Barang dan Jasa Tertcntu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsurnsi barang dan/ atau jasa tertcntu.
29.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual darr/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30.Makanan darr/atau Minuman adalah makanan dan Zatau minuman yang disediakan, dijual darr/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan Zatau Minuman dengan dipungut bayaran.
32.Tenaga Listrik adalah lenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pernbangku tenaga listrik yang didistribusikan untuk bcrmacam pcralatan listrik.
33.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan rrunum, kcgiatanhiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
34.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan a tau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan rnernarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun ) ang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan scmua jenis tontonan, pcrtunjukan, perrnainan, ketangkasan, rekreasi, darr/atau kcramaian untuk dinikmati.
36.Pajak RekJame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial mcrnpcrkcnalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau rncnarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
39.Air Tanah adalah air yang ierdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam danj'atau di permukaan burni untuk dimanfaatkan.
41.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatanpengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung waJet.
43.Burung Walet adalah satw < rang termasuk marga coLLocalta,yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
44.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45.Opsen Pajak Kendaraan Bcrrnotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opscn yang dikenakan olch kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dcngan kctcm uun pcrat.uran perundang- undangan.
47.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari penghimpunan data objek dan subjck Pajak atau Retribusi, penentuan besar nya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kcgi.uan+'enagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak .uau Wajib Rctr ibusi serta pengawasan pcnyctorannya.
48.Sural Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan Zatau pembayaran Pajak, objek Pajak dan zatau bukan objek Pajak, darr/atau harta dan kcwajiban sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49.Sural Pemberitahuan Objck Pajak yang selanjumya disingkat SPOP adalah sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj-ikan Daerah.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali KOla
52.Surat Pernberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah sural yang digunakan untuk memberitahukan bcsarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah krcdit Pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54.Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tarnbahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan lambahan atas jurnlah Pajak yang telah ditetapkan.
55.Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuinya disingkat SKPDN adalah sural ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sarna besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan udak ada kredit Pajak.
56.Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPD..,B adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jurnlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang.
57.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adaJah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
58.Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam pcncrapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat daJam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pcrnungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak alas banding terhadap Sural Keputusan Kcberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Pcnanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Periagihan Pajak dengan mencgur atau mcmperingatkan, mclaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surut paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62.Utang Pajak adalah Pajak yang rnasih harus dibayar tcrmasuk sanksi administratif bcrupa bunga, denda, dan Zatau kcnaikan yang tcrcanturn dalarn sural kctctapan Pajak atau sural sejcnisnya bcrdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63.Sural Teguran adalah sural yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Rctribusi.
64.Surat Paksa adalah sural pe.rintah mcrnbay ar Uiang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang rneliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pernberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66.Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Perneriksaan untuk menguji kcparuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
67.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
68.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk tujuan kepcntingan dan kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69.Objek Retribusi Jasa Urnum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemcrintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kcmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatanpelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalarn rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan Iainnya.
71.Retnbusi Pclayanan Keschatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat keschatan rnasyarakat pernbantu, balai pengobatan, rumah sakit urnurn Daerah dan tempal pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki darr/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuaLipelayanan pcndaftaran.
72.Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
73.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang bcrasal dari kegiatanmanusia yang meniputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
74.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pclayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalun urnurn yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75.Parkir adalah kcadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semen tara.
76.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisionaljsederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang
77.Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak tcrrnasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
78.Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
79.Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
80.Kios adalah bangunan tetap dalam benruk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
81.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan iertcntu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkar kcpadatan tertentu.
82.Jasa Usaha adalah jasa yang discdiakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
83.Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dcngun menganut prinsip komersial yang mclipuli:

a.Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
b.Pclayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secant mernadai oleh pihak swasta.
1. 84.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 85, Tcrnak adalah Hewan Pcliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghusil parigan, bahan baku industri, jasa, dan Zatau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. 86.Pe]elangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat
3. 87.Ternpat Pelelangan adaiah ternpat yang disediakan Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelcnggarakan peielangan.
4. 90.Pelabuhan adalah tcmpat }'ang terdiri atas daratan darr/atau perairan clcngan batas-batas tertcntu sebagai lempat kegiatanpemerintahan dan kcgiatanpengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal ) ang dilengkapi dengan fasilitas keselarnatan dan keamanan pelayaran dan kegiatanpcnunjang pclabuhan serta sebagai ternpat perpmdahan intra-dan antarmoda transportasi. 9]. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pclaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan Zatau barang, kcselarnatan dan kcarnanan berlayar, tempat pcrpindahan intradan / atau antarmoda scrta mcndorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap mernperhatikan lata ruang wilayah.
5. 92.Rctribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran alas pelayanan jasa Kepclabuhanan, tcrmasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yar g disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemenntah Kota Tarakan.
6. 93.Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran alas pelayanan ternpat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, darr/atau dikelola oleh Pemenntah Daerah.
7. 94.Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
8. 95.Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran alas hasil produksi usaha claerah yang dijual oleh Perneriruah Daerah uruuk kcpenungan orang pribadi atau Badan,
9. 96.Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang mcliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, Iasilitas pcrlengkapan gedung, kenclaraan alat-alat be rat, kcndaraan angkutan dan pernakaian laboratoriurn. Penyediaan Tempat Khusus Jalan adalah pelayanan discdiakan, dimiliki, dan Pernerintah Daerah.
10. 89.Pclayanan Rumah Pcrnotongan J Icwan Tcrnak adalah adalah pembayaran alas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak lermasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Parkir di Luar Sadan tempat parkir yang atau dikelola oleh 88.
11. 97.Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penye1enggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Kelentuan Pcraturan Perundang-Undangan sclanjutnya disebui Rctribusi adalah pernbayaran alas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optirnalisasi Aset Daerah Dcngan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraluran Perundang-Undangan.
12. 98.Pcrizinan Tertcntu adalah kcgiatantcrtcntu Pemerintah Daerah dalam rangka pcmberian izin kcpada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta pcnggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertcntu guna melindungi kcpentingan umum dan mcnjaga kclestarian lingkungan.
13. 99.Objek Retribusi Perizinan Tcrtcntu ada1ah pelayanan perizinan tertentu oleh Pernerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan alas kegiatanpemanfaatan ruang, pcnggunaan sumber daya alarn, barang, prasaranu, sarana, atau fasiliias lertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. 100.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang rnenyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di alas darr/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai [em pal manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau ternpat tinggal, kcgiatankcagamaan, kegiatanusaha, kcgiatansocial, budaya, maupun kegiatankhusus.
15. 101.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya discbut Retribusi PBO adalah pungutan alas penerbitan Persetujuan Bangunan Ccdung olch Pemerintah.
16. 102.Pcrsetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PSG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, mernperluas, mengurangi, dan Zatau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Sangunan Gedung,
17. 103.Sertifikal Laik Fungsi Bangunan Oedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pcmerintah Daerah terdiri atas:

a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT alas; J. makanan danjatau minuman;
1. 2.tenaga listrik;
2. 3.jasa perhotelan;
3. 4.jasa parkir; dan
4. 5.jasa kesenian dan hiburan
d.Pajak Reklame;
c.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
1. 1.Opsen BBNKS. Jenis Pajak Bagia n Kesatu PAJAK
2. 104.Sural Bukti Kcpemilikan Bangunan Gedung yang selanjurnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kcpcrrulikan Bangunan Gedung. 105.Tenaga Kerja Asing ada'ah w arga negara asing pernegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 106.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisuhkan. 107.Badan Usaha Milik Oaerah yang selanjutnya disingkat BUMO adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh Oaerah. 108.Badan Layanan Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistcm yang ditcrapkan olch satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecuahan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pasa14

(1)Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan Zatau dimanfaatkan oleh orang pribadi aiau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatanusaha pcrkebunan, perhutanan, dan pertam bangan.
(2)Burni sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Burni hasil kegiatanreklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objck PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi danjatau Bangunan kantor Pcmerintah, kantor Pernerintahan Dacrah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik ncgara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi darr/atau Bangunan yang digunakan semata-rnata untuk rnelavani kepentingan umum di bidang kcagarnaan, pant i sosial, keschatan, pcndidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mernperoleh keuntungan; Sagian Kedua Rincian Pajak
(2)Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas;
  1. 1.makanan danjatau minurnan;
  2. 2.tcnaga listrik;
  3. 3.jasa perhotclan;
  4. 4.jasa parkir; dan
  5. 5.jasa kesenian dan hiburan;
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walct.
(1)Jen is Pajak se bagai mana d imaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri alas:
1. a.PBS P-2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB

Pasal 3

(2)Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunvai suatu hak atas Bumi dan,' atau memperoleh rnanfaat alas Bumi, danjatau memiliki, menguasai, danr atau memperoleh rnanfaat alas Bangunan.
(1)Subjek PBI3-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak alas Bumi danjatau memperoleh manfaat alas Burni, dan Zatau merniliki, menguasai, danj atau mcmperoleh manfaat atas Bangunan. Pasa! 6
(1)Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, mcnguasai atau mcrnperoleh manfaat alas tanah danjatau Bangunan wajib rnendaftarkan objck pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.
(2)Oalam hal orang pribadi dan Badan yang merniliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah darr/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah

Pasal 5

c.Bumi danjatau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan], peninggalan purbakala, atau yang sejcnis;
d.Bumi yang rncrupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibcbani suatu hak;
c.Bumi darr/atau Bangunan yang digunakan olch perwakilan diplornatik dan konsulat bcrdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan olch badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
g.Bumi danjatau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
h.Bumi danjatau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali KOla; dan
i.Bumi darr/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pcmcrintah pusat.
a.Untuk Nilai Jual Obyek Pajak kurang dari atau sampai dengan Rp.l.000.000.00,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan scbesar 0,] 0'0 (nol koma satu persen); (I) Tarif PBB-P2 ditetapkan scbesar:

Pasal 9

(2)Besaran persentasc NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) alas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempenimbangkan, meliputi:
1. a.kenaikan NJOP hasil pcnilaian;
2. b.bent.uk pernanfaatan objek Pajak; danj atau;
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota
(3)Ketentuan mengenai bcsaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalarn Peraturan Wali Kota.
(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling Linggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Pasal 8

(1)Dasar pengcnaan PBB-P2 merupakan NJOP.
(2)NJOP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses pcnilaian PBB P2.
(3)NJOP tidak kena paj ak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak merruhki atau mcnguasai Icbih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kola.
(7)Ketentuan Iebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) ditetapkan dalarn Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraiuran Menteri Keuangan. Pasa! 7
(1)Dalam rangka pendataan, Wajib PBB-P2 harus mendaftarkan objek pajaknya.
(6)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah daerah ternpat Bumi danz atau 8angunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan ditandatangani secara elektronik
2. b.bangunan yang berada di luar laut pedalarnan dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipe dan kabel bawah laut.
(5)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang mcliputi ctak objek PBB-P2.

Pasal 11

(4)Saat yang menentukan untuk rnenghitung PBB-P2 Lerutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objck PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(1)Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (J) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
(2)Saat terutang PBB-P2 ditctapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dao /atau pemanfaatan Bumi darr/ntau bangunan.
(3)Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 10

b.Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp.l.OOO.OOO.OO,OO (satu rnilyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20 (nol kama dua persen);

(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar:
1. a.Untuk Nilai Jual Obyek Pajak kurang dari atau sampai dcngan Rp.1.000.000.00,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan scbesar 0,03% (nol kama nol tiga persen); Obyek Pajak lebih dari [satu milyar rupiah) 0,05cyo (nol koma no1 lima Untuk Nilai Jual Rp.1.000.000.00,00 ditetapkan sebesar persen]; b.
(2)Perolehan Hak atas Tanah danJatau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.pernindahan hak karcna.
  1. 1.jual beli; 2, tukar-rnenukar; 3, hibah; 4, hibah wasiat;
  2. 5.waris;
  3. 6.pemasukan dalam perscroan atau badan hukum lain; 7, pernisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  4. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
(1)Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah darr/ atau Bangunan. Pasat 14
(1)Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB- P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
(2)Wali Kota atau Pcjabat yang ditunjuk dapat rnenerbitkan SKPD PBB P2 dalam hal scbugai berikut .
1. a.SPOP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
2. b.berdasarkan hasil pcrneriksaan atau keterangan lain tcnyata jurnlah PBB P2 yang tcrutang lebih besar dari jurnlah PBB P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13

Kctentuan lebih lanjut mengenai lata cara pendaftaran dan pendataan objek Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(3)SPOP sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan Jengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala BPKPAD yang wilayah kcrjanya meliputi letak objek Pajak, paling lambat 30 (riga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.
(2)Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Pasa! 12
(5)Kriteria pengeeualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepernilikan rumah pertama dengan kritcria terteniu yang ditctapkan oleh Wali KOla.
(4)Yang dikeeualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan:
1. a.uruuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, pcnyelcnggara negara dan lcrnbaga ncgara lainnya yang dieatat sebagai barang rnilik negara atau barang milik daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelcnggaraan pemerintahan dari/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. e.untuk badan atau perwakilan lembaga in ternasional dengan s~ural tida k menjalan kan usaha atau melakukan kegiatanlain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga terse but yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;.
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat bcrdasarkan asas pcrlaku til urnbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karcna konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karcna wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. h.untuk masyarakat berpenghusilan rcndah sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan.
(3)Hak atas Tanah danj atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. e.hak guna Bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
7. b.pem berian hak baru karena: l . kclanjutan pelepasan hak; atoll
  1. 2.di Iuar pelcpasan huk.
  2. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tctap:
  3. 10.penggabungan usaha;
  4. 11.peJeburan usaha; ]2. pemekaran usaha; atau
  5. 13.hadiah, (L) Dasar pengenaan BPIITB yaitu nilai perolehan objek pajak.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untukjual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakirn yang mempunyai kekuatan hukum letap, pemberian hak baru atas ianah sebagai kclanjutan dari pclepasan hak, pemberian hak baru alas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai pcrolchan objek pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikctahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengcnaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun tcrjadinya perolchan
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pcmerintah Dacrah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat(I).
(5)Bcsarnya nilai perolehan objck pajak tidak kcna pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,OO (dclapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertarna Wajib Pajak di wilayah Daerah ternpat terutangnya BPHTB . (I) Subjek Pajak BPIITB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Zatau Bangunan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012