DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas, maksud dan tujuan; c. usaha jasa konstruksi; d. izin usaha jasa konstruksi; e. TDUP; f. hak dan kewajiban; g. laporan pertanggungjawaban SKPD/instansi yang memberikan IUJK; h. pembinaan; i. sistem informasi; j. sanksi administrasi; k. ketentuan lain-lain; l. ketentuan peralihan; m. ketentuan penutup. peraturan ini terdiri dari XIII Bab dan 50 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi perlu dilakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
c.bahwa dengan telah berubahnya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2008) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824); 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan WALIKOTA TERNATE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Ternate.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 4
10.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman /Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan pengakuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 16.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
2. 17.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau pengolahan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman profesi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 18.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa pengguna jasa dan masyarakat.
4. 19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
5. 20.Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda bukti pendaftaran usaha jasa konstruksi orang- perseorangan yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan. 5
6. 21.Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang-perseorangan untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7. 22.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
8. 23.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat keahlian kerja yang diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
9. 24.Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keterampilan kerja yang diberikan kepada tenaga terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaiaan target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi. 6

Pasal 6

(1)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(2)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
(4)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(5)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(6)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

(1)Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK. 7
(3)Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang kantor pusatnya berdomisili di daerah Kota Ternate.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Walikota.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008