DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. sistematika rencana pembangunan jangka menengah daerah; d. pengendalian dan evaluasi; e. ketentuan peralihan; f. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari VI Bab dan 12 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 -2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99);
24.Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE DAN WALIKOTA TERNATE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 -2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Ternate.
6.Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kota Ternate.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai landasan untuk menyusun Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam RKPD tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
(2)Tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke-4 (empat) setiap tahunannya.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD setiap tahunnya.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan kedalam Renstra PD untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
(2)Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional;
4. d.Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

a.BAB I : Pendahuluan;
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
a.BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
b.BAB IV : Analis Isu-Isu Strategis;
c.BAB : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
d.BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
e.BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
f.BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
g.BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
h.BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh BAPPEDA.
(3)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing- masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
(5)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 10

Tahapan dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015