DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan lafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerinta.h Daerah dengan DPRD
c.bahwa berdasarkan pertirbangan sebagaimana diraksud pada huruf a dan buruf b, perlu renetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 201 7. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebaes dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

3.Undang-Undang Norr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sister Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421];
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; - 2
8.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Noror 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747;
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049];
10.Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5495]
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mejelis Permusyaweratan Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568];
13.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan epala Daerah dan Wakil Kepala Deere.h (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028];
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575];
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578]; ,
18.Peraturan Pemerintah Noror 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan St~ndar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4585), 19, Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah fLerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4592);
20.Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan den Kinerja Instansi Pererintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noroor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614]
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2007 tentang Peru bahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'7 Nomor 47, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
22.Peraturan Pererintah Noror 65 Tahun 2010 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sister Informasi Keuangan Daerah [Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noor 110, Tarn ba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5155];
23.Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akeuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 5165);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539j; 26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaman Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Femerintah Noto 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pererintah Noror 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang - ---�--------- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694]; 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah sebagaimana tela.h diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Noror 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036j;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 3I Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31.Peraturan Daerah, Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera.h (Lembaran Daerah Tahun 2014 Noor 72, Tarbahan Lembaran Daerah Nomor 7081); • 5 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: etapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OTA TUAL TAHUN AN(GARAN 2017 676.729.,920.458,00 (51.374.920.697,00 RD Rp Rp. 52.374.920.697,00 Rp.1000.000.000,0o Rp. 51,374.920.697,00 Pusal 1 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20 17 sebagai berilet; Pendapatan Darah Rp 625.354.999.761,00 Belanja Daerah Surplus / Defisit Perbiayaan Daerah a) Penerimaan b) Pengeluaran Pembiayaan Netto . 6-

Pasal 2

1] Pendapatan Daerah sebagaimana diraksud dalam Pasal I terdini dari : a) Pendapatan Asli Daerah b) Dan Perimbangan c) Lain-lain Pendapatan yang sah Rp Rp. Rp 21.911.322.000,00 526.350.097.000,00 77.093.580.100,00 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada eyat (l] huruf a terdiri dari jenis pendapatan ; a]} Pajak Daerah Rp. 2.878.322.000,00 b] Retribusi Daerah Rp. 4.882.025.000,00 c] Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 1.681.115.661,00 12.469.860.000,00 3) Dana Perimbangan scbagaimanae dimaksud pada ayat () huruf b terdini dani jenis pendapatan : a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum c) Dana Alokasi Khu&us Rp. Rp. Rp. 9.976.370.000,00 383.782.891.000,00 132.590.836.000,00 ) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana diraksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan; a) Pendapatan Hibah Rp. 1.095.000.000,00 b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi c) Dana Penyesuaian dan Otonopi Khusus Rp Rp. 5.828.537 100,00 70.170.043.000,00 Pasa! 3 1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari a) Belaja Tidak Langsung b) Belanja Langsung Rp. Rp 254.339.071 100,00 422.390 .849.358,00 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf a terdiri dai jenis belanja : a) Belanja Pegawai Rp. 163 .165 529 000,00 b) Belanja Subsidi Rp. 1.900.000.000,00 c) Belanja Hibah Rp. 19.523.700.000,00 d) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 65.74 9.842.100,00 n Belanja Tak Terduga Rp. 4.000.000.000,00 3] Belanja Langsung scbegaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja ; a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa ¢) Belanja Model Rp Rp. Rp. 42.145.657,588,00 180.523.033.290,00 199.722.158.480,00 Pesal 4 1] Pembiayaan Daerah sebagaimana diraksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a] Penerimaan b) Pengeluaran p. Rp. 52.374.920.697,00 1.000.000.000,00 Penerimaan sebagairara dimaksud pade ayat {l] huruf a terdini dari Jenis Pembiayaan: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA] Rp. 3) Pengeluaran sebagaimane dimaksud pada ayat (I] huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan ; aj Penycrtaan Modal (Investasij Pemerintah Daerah Rp b) Pembayaran Pokok Utang Rp. 52.374.920.697,00 1.000.000.000,00 0,00

Pasal 5

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasij Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Uraian iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diraksud dalam Pasal I, tercantum dalem Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdii dani : Ringkasan APBD Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD memurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan; Rekapitulasi Bclanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Ketcrpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalar Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah I Lampiran

2.Lampiran II
3.Lamnpiran II
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
9.Lampiran IX
10.Larpiran X 67 Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Larpiran VIII - 9 . 1t. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelurnya yang belur diselesaikan dan dianggarkan kembali dale ta.hn anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
13.Lampiran XIII Daftar Pirjaman Daerah dan Obligasi Daerah Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan operasional pelaksanaan ABD - 10 Pasa! 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggad diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual. Ditetapkan di Tual l pada tanggal 31 Depember 2016 WALIKOTA TUAL, ( Diundangkan di Tual % pa@a tanggal 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, '' ., BASRI ADLLY B +{el AR ' LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR 9090 'le 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU 52/4/2016 - 1 1

Pasal 8

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tangga diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita paerah Kota Tual. Ditetapkan di Tuai l pada tanggal 31 Desember 2016 WALIKOTA TUAL, / Di~ndangkan di Tual pada tangga} 31 Dcsember 2016 SERETARIS DAERAH KOTA TUAL, BASRI ADLLY B ' AR BBRITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR Halaman 9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…