Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2017.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Nomnor 4400), 7, Undang-Undang Noror 25 Tahun 2004 tentang Sister Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421)
dan Nepotismne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noror 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
I1. Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5234 12, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
27 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 5272; • 4 •
, 5
MEMUTUSKAN: - . - Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. Rp 662.112.912,326,00 Rp 625.354.999.761,00 RD 36.757912,565,00 Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serula berjumlah Rp676.729.920.458,00 bertambah sejumlah Rp56.009.917,562,48 sehingga menjadi Rp732.739.838.020,48 dengan rincian sebagai berix
Rp 676.729.920.458,00 Rp 56,009.917,562,48 Rp 732.739_838.020,48 Rp(70.626.925.694,48)_
2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp Rp 52.374.920.697,00 18 252.004997,48 Rp70.62692569448
2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Peru bahan Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 1,006.000.000,00 [Rp 1.000.000.000,0O] Rp 0,00 RD70.626.925.694.48 - 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan : (1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:
1). Semula 2\. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Peru bahan RD, 33.068.188.226,00 Rp 21.911.322.661,00 ED11,156,865.565,00
1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang] Jumlah Dana Perirbangan Setelah Perubahan Rp 526.350.097.000,00 p 2239.058.000,00 RD, 528 589.155.000,00
2). Bertambah / (Berk:urang} Rp 23.361.989.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan
2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan ' Rp 2.878.322.000,00 _p1152594.716,00 _RD 4.030.916.716,00 --------· ·---------- ·-----· . . ------
1]. Semula 2). Bertambah / {Berkurang] Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp Rp 4.882.025.000,00 0.00 Rp 4.882.025,000,00
1). Serula RD 1.681.115.661,00 2). Bertambah / (Derkurang) Rp 0.0Q Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan
2). Bertambah / (Berkurang) Rp Rp 12.469.860.000,00 19.004.270.849,00 _hp22474.130849,00 Rp 9.759.525.000,00 9.976.370.000,00 216.845.000,00, Rp IR2 Dana perimbangan sebagaimana dirmaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan (3)
2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp 383.782.891.000,00 (ED 3.370.916,000,00 Rp 380.411.975.000,00
1). Semula 2]. Bertambah / (Berkurang Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Ro 132.590.836.000,00 Rp 5.826.819000,00 RD 138417.655.000.00 ------------- - - ------
1). Semula Rp 1.095.000.000,00 2). Bertambah / {Berkurang] Rp 19.000.000.000,0Q Jurlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp 20.095.000.000,00
1). Semula Rp 70.170.043.000,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp o,oo Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Kbusus Setelah Per ubahan Rp 70.170.043.000,00
I I I Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari
1). Semula Rp 254.339.071.100,00 2). Bertambah / (Berkurang) (p 12.106.824.684,52] Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 242.232.246.415,48 b Belanja Langsung I). Scmula Rp 422.390.849.358,00 2\. Bertambah / (Berkuran) Rp 68.116.742.247.00 Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 490.507 591.605,00 - 10 (2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1). Semula Rp 163.165.529.000,00 2). Bertambah / (Berkurang) [Rp 18.625.909.484,52) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 144.539,619.515,48
2). Bertarnbah / (Berkurang) RD o,oo Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp 1.900.000.000,0o
2). Bertambah / (Berkurang] Rp 4.777.548.000,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan NP 24.301,248.000,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Peru bahan Rp 0,00
2). Bertambah / (Berkurang) Rp 4.741.536.800,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp 70.491.378.900,00 f Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 4.000.000.000,00 2) Bertambah / {Berkurang) (Rp 3.000.000.000,00] Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan p 1.000.000.00,0o -' - II
1) Semula Rp 42.829.680.788,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 4.303.642.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 47.133.322.788,00 • '
1). Semula Rp 185.018.730.090,00 e 2). Bertambah / (Berkeurang) RP 23.001.203.311,00 •, Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan _R p 208.019.933.401,00 j
1). Semula Rp 194,542.438.480,00I ¢ 2). Bertambah / (Derkurang) Rp 40.811.896.936,00 ' Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 235.354.335,416,00 • ' Pasal 4 (I) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari.
1). Semula Rp 52.374.920.697,00 2). Bertambah / (Berkurang) Rp 18.252.004.997.48 Jumlah Penerimaan Setelah Peru bahan Rp 70.626.925.694,48 b Pengeluaran Sejumlah 1) Scmula Rp 1,000.000.000,00 2). Bertambah / (Berkurang) (RD 1.000.000.000,00] Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan RP 0,00 0,00R _Rp 70.626.925.694.48 - 13 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dani jenis pembiayaan :
2). Bertambah / (Berkurang) Rp_18.252.004.997,48 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan
2). Bertambah / {Berkurang) (Rp 1,000.000.00,oo dumlah Penyertaan modal (investast] pemerintah daerah Setclah Perubahan
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dale Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari Ringkasan Perubahan APBD Ringkasan Perubahan APBD memurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulas Peru bahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pererintah Daerah darn Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan, • Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Tual. Diundangkan di 'Tual Ditetapkan di Tual ada tanggal 23 Nopember 2017 0 [ V s MRAHAYAAN :...-::-· . 23 Nopember 2017 RAH KOTA TUAL, pada LEMBARAN DkERAH KOTA TUAL TAHUN 20I7 NOMOR 98 NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALURU - 14
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)