DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pertumbuhan pondokan di Kota Yogyakarta tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara luas. Namun juga menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Dampak negatif tersebut dirasakan dengan seringnya pemberitaan di berbagai media masa tentang transaksi narkoba dan pergaulan bebas di pondokan mahasiswa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pondokan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan yang menyediakan atau menyewakan pondokan.
2.Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
3.Pemilik adalah setiap orang yang memiliki pondokan.
4.Penyelenggara adalah setiap orang yang mengelola pondokan.
5.Pemondok adalah setiap orang yang menghuni pondokan.
6.Induk Semang adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pondokan.
7.Izin Penyelenggaraan Pondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pondokan.
8.Setiap Orang adalah orang atau badan hukum.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perizinan penyelenggaraan pondokan;
b.hak, kewajiban dan larangan; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan :

a.melestarikan dan mengembangkan Daerah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya;
b.menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
c.mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
d.membantu tercapainya tujuan pendatang, khususnya pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu atau pendidikan; dan
e.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pondokan.

BAB II

IZIN

Pasal 4

(1)Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan wajib memiliki Izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengecualian dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rumah yang disewakan untuk keluarga dan layanan sosial.
(4)Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan dan tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.penutupan pondokan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling banyak 4 (empat) kamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.izin mendirikan bangunan; dan
3. c.mengisi formulir permohonan yang disediakan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 6

(1)Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling sedikit 5 (lima) kamar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.izin mendirikan bangunan;
3. c.izin gangguan; dan
4. d.mengisi formulir permohonan yang disediakan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 7

(1)Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Lembaga Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.izin mendirikan bangunan;
3. c.mengisi formulir permohonan yang disediakan; dan
4. d.menyerahkan surat pernyataan sebagai penanggung jawab.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan perizinan.

Pasal 8

(1)Izin tidak berlaku apabila:
1. a.ganti pemilik;
2. b.pemilik meninggal dunia;
3. c.nama pondokan berubah; atau
4. d.penyelenggaraan pondokan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
(2)Dalam hal Izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Pondokan wajib mengajukan izin baru;
(3)Syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.penutupan Pondokan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2)Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin berakhir.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015