Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
6.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9.Dinas Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10.Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
11.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14.Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
17.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
19.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
f.Kemantren terdiri atas:
1.Kemantren Danurejan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Bausasran; b) Kelurahan Suryatmajan; dan c) Kelurahan Tegalpanggung.
2.Kemantren Gedongtengen Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Pringgokusuman; dan b) Kelurahan Sosromenduran.
3.Kemantren Gondokusuman Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Baciro; b) Kelurahan Demangan; c) Kelurahan Klitren; d) Kelurahan Kotabaru; dan e) Kelurahan Terban.
4.Kemantren Gondomanan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Ngupasan; dan b) Kelurahan Prawirodirjan.
5.Kemantren Jetis Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Bumijo; b) Kelurahan Cokrodiningratan; dan c) Kelurahan Gowongan.
6.Kemantren Kotagede Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Prenggan; b) Kelurahan Purbayan; dan c) Kelurahan Rejowinangun.
7.Kemantren Kraton Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Kadipaten; b) Kelurahan Panembahan; dan c) Kelurahan Patehan.
8.Kemantren Mantrijeron Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Gedongkiwo; b) Kelurahan Mantrijeron; dan c) Kelurahan Suryodiningratan.
9.Kemantren Mergangsan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Brontokusuman; b) Kelurahan Keparakan; dan c) Kelurahan Wirogunan.
10.Kemantren Ngampilan Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Ngampilan; dan b) Kelurahan Notoprajan.
11.Kemantren Pakualaman Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Gunungketur; dan b) Kelurahan Purwokinanti.
12.Kemantren Tegalrejo Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Bener; b) Kelurahan Karangwaru; c) Kelurahan Kricak; dan d) Kelurahan Tegalrejo.
13.Kemantren Umbulharjo Tipe A, membawahi wilayah kerja:
a) Kelurahan Giwangan; b) Kelurahan Muja Muju; c) Kelurahan Pandeyan; d) Kelurahan Semaki; e) Kelurahan Sorosutan; f) Kelurahan Tahunan; dan g) Kelurahan Warungboto.
14.Kemantren Wirobrajan Tipe A, meliputi wilayah kerja:
a) Kelurahan Pakuncen; b) Kelurahan Patangpuluhan; dan c) Kelurahan Wirobrajan.
3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: