Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Pasal I Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal I Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Pebruari 2015 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 24 Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: ( 1/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan retribusi sebagai salah satu sumber daya yang dapat dikelola secara maksimal dalam rangka pengelolaan pemerintahan. Dalam rangka menjaga stabilitas harga BBM di Provinsi Bali tetap sama dengan Provinsi lainnya dan mempertimbangan perkembangan kebutuhan atas bahan bakar dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat kepada masyarakat serta guna meningkatkan efesiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Minyak dan menjaga harga jual eceran dan konsumen jenis bahan bakar minyak tertentu dalam pengaturan penyediaan pendistribusian dan harga bahan bakar minyak sehingga perlu dilakukan penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Minyak. II PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)