Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2016
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Perubahan pada Pasal 7 dan Pasal 21.
Perubahan pada Pasal 7 dan Pasal 21.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); - kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); - kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); - kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- kendaraan kepikan kedua sebesar 3% (tiga persen); - kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 4,5% (empat koma lima persen); - kendaraan kepemilikan keempat sebesar 5 % (lima persen); dan - kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2016 GUBERNUR BALI MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: 8/230/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dengan demikian pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-undang. Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kendaraan serta kemampuan masyarakat, perlu dilakukan pengendalian volume kendaraan dimaksud melalui evaluasi tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya. Dengan adanya peningkatan tarif pajak dimaksud akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. II PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Yang dimaksud dengan ditetapkan secara “Progresif” yaitu Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Contoh : Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing- masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Yang dimaksud alat berat adalah alat yang secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan skala besar dengan mobilitas relatif rendah seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forkloft, loader excavator, crane dan sebagainya. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen