DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9; 3. Ketentuan Pasal 11; 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12; 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14; 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15; 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 61A; 8. Ketentuan Pasal 63A; 9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 64A; 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 66A; 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 67A; 12. Ketentuan Pasal 71A; 13. Lampiran I; 14. Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan masih terdapat potensi baru yang belum diakomodir, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi:
1. a.pemeriksaan Patologi;
2. b.pemeriksaan Kimia Klinik;
3. c.pemeriksaan Kimia Air, Toxikologi, dan Kimia Lingkungan;
4. d.pemeriksaan Napza;
5. e.pemeriksaan Immunologi;
6. f.pemeriksaan Virologi;
7. g.pemeriksaan Mikrobiologi;
8. h.pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan;
9. i.kalibrasi alat kesehatan;
10. j.pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat; dan
11. k.pelayanan Kesehatan Tradisional.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk elektronik atau nonelektronik.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan Surat Teguran.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Petugas pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan wajib menyetor hasil pungutannya ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar lunas secara tunai/non tunai.
(2)Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kerja sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan, dan penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
(2)Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan Kesehatan dan/atau sanksinya.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 61A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

(1)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk elektronik atau nonelektronik.
(3)Dalam hal wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4)Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

8.Ketentuan Pasal 63A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Petugas pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan wajib menyetor hasil pungutannya ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 64A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

(1)Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar lunas secara tunai/non tunai.
(2)Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan, dan penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 66A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

(1)Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 67A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 61A

Pasal 63A

Pasal 64A

Pasal 66A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 61A

Pasal 63A

Pasal 64A

Pasal 66A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2017