DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini pasal-pasal yang diubah yaitu; Pasal 2; Pasal 7. Pasal-pasal yang dihapus yaitu: Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55. Penyisipan BAB dan beberapa pasal yaitu: BAB VIIA dan Pasal 56A; Pasal 57A; Pasal 58A; Pasal 59A; Pasal 60A; Pasal 61A; Pasal 62A; Pasal 63A; Pasal 64A; Pasal 65A; Pasal 66A; dan Pasal 67A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong Retribusi Jasa Umum.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi:
1. a.pemeriksaan Patologi;
2. b.pemeriksaan Kimia Klinik;
3. c.pemeriksaan Kimia Air, Toxikologi dan Kimia Lingkungan;
4. d.pemeriksaan Napza;
5. e.pemeriksaan Immunologi;
6. f.pemeriksaan Virologi;
7. g.pemeriksaan Mikrobiologi;
8. h.pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat;
9. i.pelayanan Pengobatan Tradisional;
10. j.pelayanan Rawat Jalan;
11. k.pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
12. l.pelayanan Rawat Inap;
13. m.pelayanan Jenazah;
14. n.pelayanan Penunjang Diagnostik; dan
15. o.pelayanan Farmasi.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan BAB IV, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.
4.Ketentuan BAB V, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dihapus.
5.Ketentuan BAB VI, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 dihapus.
6.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB dan beberapa Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 56A, Pasal 57A, Pasal 58A, Pasal 59A, Pasal 60A, Pasal 61A, Pasal 62A, Pasal 63A, Pasal 64A, Pasal 65A, Pasal 66A dan Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 56A

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan.
(4)Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 57A

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Pasal 58A

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

Pasal 59A

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu Pelayanan Persampahan /Kebersihan di TPA Regional.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60A

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan Persampahan/Kebersihan disediakan atau diberikan.

Pasal 61A

(1)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kartu langganan.
(3)Dalam hal wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4)Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 62A

(1)Penagihan Retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/ peringatan.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(3)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 56A

Pasal 57A

Pasal 58A

Pasal 59A

Pasal 60A

Pasal 61A

Pasal 62A

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 56A

Pasal 57A

Pasal 58A

Pasal 59A

Pasal 60A

Pasal 61A

Pasal 62A

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021