(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana;
5.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
6.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
7.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
8.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
10.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
11.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
12.Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, dan urusan Transmigrasi;
13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran;
14.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Desa Adat di Bali;
15.Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
16.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e.Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
5.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
8.Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
(2)Dalam hal terdapat urusan pemerintahan yang belum diakomodir dalam Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2021 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (5-131/2021) PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala Biro Organisasi PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Bali Era Baru melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5