DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubenur Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 5. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. 10. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
10.Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit khusus dilingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
11.Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama yang selanjutnya disebut RSJ adalah rumah sakit khusus dilingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa. 11a. Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya selanjutnya disebut RSDY adalah Rumah Sakit Umum dilingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12.Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tinggi pratama atau administrator yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama dan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya.
13.Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
14.Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Direktur atau Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
15.Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Direktur atau Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
16.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
17.Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
18.Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
19.Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
20.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
21.Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan Rumah Sakit.
22.Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
23.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
24.Pendidikan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Diklit adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
25.Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disebut Sarpras adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
26.Central Sterilisation Supply Department yang selanjutnya disingkat CSSD merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.
27.Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
  1. 1.RSBM Kelas B; dan
  2. 2.RSDY Kelas C.
2. b.Rumah Sakit Khusus terdiri dari:
  1. 1.RS Mata Kelas A; dan
  2. 2.RSJ Kelas A.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

3.Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada RSDY, merupakan pejabat administrator Eselon III.a yang ditugaskan sebagai Kepala RSDY.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
1. a.Bidang Pelayanan;
2. b.Bidang Penunjang; dan
3. c.Bagian Administrasi dan Sumber Daya.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan Jabatan Administrator Eselon III.b yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Direktur.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan Jabatan Administrator Eselon III.b yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Direktur.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur Organisasi RSBM, RS Mata, RSJ, dan RSDY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Tugas, fungsi, dan rincian tugas RSBM, RS Mata, RSJ dan RSDY tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Direktur pada Rumah Sakit Khusus Kelas A dan Rumah Sakit Umum Kelas B merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(1a)Direktur pada Rumah Sakit Umum Kelas C merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan Administrator.
(2)Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
(3)Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.

8.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II
1.Semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian RSDY sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan menjadi hak, dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian RSDY Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
2.Segala bentuk perjanjian dan kerjasama RSDY yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku dan mengikat pada RSDY Provinsi sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan kerja sama tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
3.Pola Pengelolaan Keuangan RSDY sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap diterapkan sampai dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan RSDY dengan penerapan badan layanan umum daerah.
4.Pola tata kelola RSDY sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap diterapkan sampai dengan ditetapkannya pola tata kelola RSDY dengan penerapan badan layanan umum daerah.
5.Pejabat dan nomenklatur jabatan RSDY sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan nomenklatur jabatan RSDY berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
6.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 17 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA, RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA, RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA, DAN RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA INSTALASI LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT WAKIL DIREKTUR PELAYANAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN KEUANGAN WAKIL DIREKTUR PENUNJANG BIDANG PENUNJANG MEDIK BIDANG PENUNJANG NON MEDIK BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK INSTALASI DIREKTUR KOMITE-KOMITE SPI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA INSTALASIKSM UNITUNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT B. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA INSTALAS I KSM INSTALASIKSM WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA BAGIAN ADMISTRASI UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANN BAGIAN KEUANGAN WAKIL DIREKTUR PELAYANAN PENUNJANG DAN DIKLIT BIDANG PELAYANAN PENUNJANG BIDANG DIKLIT DAN SARPRAS BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK INSTALASI DIREKTUR KOMITE -KOMITE SPI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA UNITUNITUNITUNITUNITUNITUNIT C. RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA INSTALASIKSM INSTALASI WAKIL DIREKTUR PELAYANAN WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI & SUMBER DAYA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN KEUANGAN WAKIL DIREKTUR PENUNJANG BIDANG PENUNJANG MEDIK BIDANG PENUNJANG NON MEDIK BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN MEDIK DIREKTUR KOMITE -KOMITE SPI INSTALASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT D. RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER INSTALASI BAGIAN ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA BIDANG PENUNJANG BIDANG PELAYANAN INSTALASI DIREKTUR KOMITE -KOMITE SPI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA INSTALASIKSM UNIT UNIT UNIT LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA, RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA, DAN RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA, DAN RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA A. TUGAS DAN FUNGSI
1.TUGAS

a.RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
b.RSBM sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
1. 2.FUNGSI RSBM mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
d.penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
e.penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
f.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
g.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h.penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit, dan pelaporan, hukum, humas, dan pemasaran;
i.penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan akuntansi; dan
j.penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. B. RINCIAN TUGAS Direktur mempunyai tugas:
a.menyusun dan mengoordinasikan rencana dan program kerja RSBM;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RSBM;
d.membagi tugas pencapaian target kinerja ke Wakil Direktur, atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
e.merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
f.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RSBM;
h.memimpin dan mengelola RSBM sesuai dengan tujuan RSBM yang telah ditetapkan;
i.menetapkan kebijakan operasional RSBM;
j.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
k.menandatangani surat perintah membayar;
l.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
m.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
n.membuka dialog kinerja dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
o.memberikan umpan balik kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
p.memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
q.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
r.menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
s.memberikan penilaian kinerja bawahan;
t.melaksanakan sistem pengendalian intern;
u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
v.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
1. 1.Wakil Direktur Pelayanan, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
g.mengoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
h.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws dan Nursing Staff by Laws;
i.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan regulasi di unit layanan;
j.mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas- tugas di bidang pelayanan medik dan bidang keperawatan;
k.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
l.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
m.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
n.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
o.melaksanakan sistem pengendalian intern;
p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
g.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medik, dan kebutuhan lainnya;
h.mengoordinasikan pelaksanaan seluruh pelayanan medik di Instalasi terkait;
i.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
j.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medik baru dan pindahan;
k.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
l.mengoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan, dan kebutuhan lainnya;
g.mengoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan perawatan di seluruh Instalasi terkait;
h.mengoordinasikan penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan;
i.mengoordinasikan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
j.mengevaluasi hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
k.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Nursing Staff by Laws;
l.mengoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 2.Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.merumuskan kebijakan teknis penunjang serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
g.mengoordinasikan semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
h.mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas- tugas di Bidang Penunjang Medik dan Bidang Penunjang Non Medik;
i.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
j.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
k.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
l.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
m.melaksanakan sistem pengendalian intern;
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
g.mengoordinasikan kegiatan penunjang Farmasi, Rekam Medik, Radiologi dan Laboratorium;
h.mengoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
i.mengoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
j.mengoordinasikan penyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis, dan kebutuhan lainnya;
k.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis dan pindahan;
l.mengoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang medik;
m.mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
n.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
o.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
p.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
q.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
r.melaksanakan sistem pengendalian intern;
s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang;
g.mengoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
h.mengoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
i.mengoordinasikan kegiatan penunjang Instalasi Gizi, CSSD, dan laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pemulasaraan Jenasah;
j.mengoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian mutu kegiatan penunjang non medik;
k.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis baru dan pindahan;
l.mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 2.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja umum dalam rangka penetapan kebijakan RSBM;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.mengoordinasikan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana dan program kegiatan Bagian Perencanaan dan Pengembangan, Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Umum;
g.mengoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis (RENSTRA) serta profil dan laporan tahunan RSBM;
h.mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja RSBM;
i.mengoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital By Laws;
j.mengoordinasikan Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa di RSBM;
k.mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, dan bahan kebutuhan lainnya;
l.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
m.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
n.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
o.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
p.melaksanakan sistem pengendalian intern;
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
r.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Strategi Bisnis (RSB), Rencana Biaya Anggaran (RBA), program, dan kegiatan Rumah Sakit;
g.mengoordinasikan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Mutu, SIMRS, dan Pelaporan, Hukum, Humas, dan Pemasaran;
h.mengoordinasikan penyusunan rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
i.mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan, profil Rumah Sakit serta pertanggungjawaban kinerja atau Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Sakit;
j.melakukan koordinasi untuk pengembangan rumah sakit antara lain, jenis pelayanan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan pelaporan;
k.melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu Rumah Sakit antara lain Akreditasi dan Citra Pelayanan Prima;
l.mengoordinasikan penghimpunan peraturan perundang- undangan, dan kebijakan, dalam rangka penyusunan kerja sama dan kemitraan dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
m.mengoordinasikan hubungan masyarakat dan layanan informasi;
n.mengoordinasikan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
o.mengoordinasikan penanganan pengaduan dan keluhan pelanggan, publikasi dan dokumentasi;
p.mengoordinasikan pelaksanaan pemasaran;
q.mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
r.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
s.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
t.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
u.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
v.melaksanakan sistem pengendalian intern;
w.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
g.mengoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan dan belanja;
h.mengoordinasikan kegiatan pendapatan, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
i.mengoordinasikan penyusunan retribusi pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
j.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
k.mengoordinasikan penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.mengoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 3) Kepala Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penatausahaan, kearsipan dan rumah tangga;
g.mengoordinasikan penataan organisasi Rumah Sakit;
h.mengoordinasikan kegiatan Tata Usaha, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian.
i.mengoordinasikan pengawasan terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan Rumah Sakit;
j.mengoordinasikan kegiatan protokoler;
k.mengoordinasikan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
l.mengoordinasikan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. II. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA A. TUGAS DAN FUNGSI
1. 1.TUGAS
a.RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
b.RS Mata Bali Mandara sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
1. 2.FUNGSI RS Mata Bali Mandara mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
b.penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
d.penyelenggaraan pelayanan medik;
e.penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
f.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
g.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
i.penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
j.penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum. B. RINCIAN TUGAS Direktur mempunyai tugas:
a.menyusun dan mengoordinasikan rencana dan program kerja RS Mata;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RS Mata;
d.membagi tugas pencapaian target kinerja ke Wakil Direktur atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
e.merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
f.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RS Mata;
h.memimpin dan mengelola RS Mata sesuai dengan tujuan RS Mata yang telah ditetapkan;
i.menetapkan kebijakan operasional RS Mata;
j.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
k.menandatangani surat perintah membayar;
l.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
m.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
n.membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
o.memberikan umpan balik kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
p.memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
q.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
r.menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
s.memberikan penilaian kinerja bawahan;
t.melaksanakan sistem pengendalian intern;
u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
v.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
1. 1.Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RS Mata;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan medik dan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RS Mata;
g.merumuskan kebijakan pelayanan medik dan keperawatan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
h.mengoordinasikan semua kegiatan pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
i.mengoordinasikan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Medical Staf by Laws dan Nursing Staff by Laws;
j.mengoordinasikan pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di Bidang pelayanan medik dan keperawatan;
k.mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
l.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
m.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
n.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
o.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
p.melaksanakan sistem pengendalian intern;
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
r.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan kebijakan/regulasi pelayanan medik;
g.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medik dan pengembangan peningkatan kompetensi tenaga medis;
h.mengoordinasikan operasional pelayanan medik di instalasi pelayanan;
i.mengoordinasikan pelaksanaan mutu pelayanan medik;
j.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan opthalmologi komunitas;
k.mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan fasilitas pelayanan medik;
l.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis baru/pindahan/magang/peserta didik;
m.monitoring dan evaluasi operasional pelayanan dan mutu pelayanan medik;
n.monitoring pelaksanaan Medical Staff By Laws;
o.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
p.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
q.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
r.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
s.melaksanakan sistem pengendalian intern;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan kebijakan/regulasi pelayanan keperawatan;
g.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, logostik pelayanan, kebutuhan pelayanan keperawatan lainnya, dan pengembangan serta peningkatan kompetensi tenaga perawat;
h.mengoordinasikan operasional pelayanan keperawatan pada unit layanan;
i.mengoordinasikan pelaksanaan mutu pelayanan keperawatan;
j.mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada bidang pelayanan keperawatan;
k.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan peningkatan pengembangan kompetensi tenaga perawat, serta pelaksanaan orientasi pegawai/perawat baru, perawat magang, dan peserta didik;
l.monitoring dan evaluasi operasional dan mutu pelayanan keperawatan;
m.monitoring pelaksanaan Nursing Staf By Laws;
n.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
o.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
p.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
q.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
r.melaksanakan sistem pengendalian intern;
s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 2.Wakil Direktur Pelayanan Penunjang dan Diklit mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RS Mata;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.menyusun rencana dan program kegiatan penunjang medik dan non medik serta diklit dan sarpras dalam rangka penetapan kebijakan RS Mata;
g.merumuskan kebijakan teknis penunjang medik dan non medik serta diklit dan sarpras serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
h.mengoordinasikan semua kegiatan penunjang medik dan non medik serta diklit dan sarpras sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
i.mengawasi dan mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan dan bahan kebutuhan penunjang medik dan non medik serta diklit dan sarpras;
j.mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi tugas-tugas Bidang pelayanan penunjang medik dan non medik serta Diklit dan sarpras;
k.melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di Bidang pelayanan penunjang medik dan non medik serta diklit dan sarpras;
l.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
m.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
n.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
o.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
p.melaksanakan sistem pengendalian intern;
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
r.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan kebijakan/regulasi pelayanan penunjang;
g.mengordinasikan operasional pelayanan penunjang pada unit layanan;
h.mengordinasikan pelaksanaan mutu pelayanan penunjang;
i.mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada bidang pelayanan penunjang;
j.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan, dan pengembangan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan penunjang;
k.monitoring dan evaluasi, pelaksanaan operasional, dan mutu pelayanan penunjang;
l.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
m.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
n.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
o.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
p.melaksanakan sistem pengendalian intern;
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
r.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Diklit dan Sarpras mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan dan mengoordinasikan pemberian pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
g.melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien pada pelayanan diklit;
h.mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengembangan penerapan teknologi;
i.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga dan kebutuhan lainnya;
j.menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan sarana prasarana Rumah Sakit termasuk alat kesehatan dan gedung;
k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan, penelitian;
l.mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
m.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat;
n.mengoordinasikan pelaksanaan kalibrasi terhadap seluruh sarana dan prasarana RS Mata;
o.melaksanakan pemantauan dan evaluasi operasional pelayanan diklit dan sarpras termasuk implementasi standar akreditasi RS Mata;
p.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
q.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
r.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
s.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
t.melaksanakan sistem pengendalian intern;
u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
v.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 3.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:
a.mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan kerja umum dalam rangka penetapan kebijakan RS Mata;
b.mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.menyusun merumuskan kebijakan umum administrasi dan sumber daya serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
g.menyusun rencana dan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan penyusunan program, kegiatan keorganisasian dan kepegawaian, penganggaran dan perbendaharaan, sistem akuntansi dan laporan keuangan, pengelolaan piutang, dan pendapatan, kegiatan kerumahtanggaan;
h.mengembangkan sistem prosedur untuk menunjang kelancaran pendukung pelayanan;
i.mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja RS Mata;
j.melaksanakan pengawasan terhadap urusan kegiatan Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Umum, dan Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
k.mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan, dan bahan kebutuhan lainnya;
l.mengoordinasikan pengadaan barang dan jasa di RS Mata;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkup bidang tugas;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.menyusun dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan, data dan informasi, serta mutu dan akreditasi;
g.merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, rencana strategis RS Mata, dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran);
h.mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan progam kerja RS Mata;
i.mengoordinasikan penyusunan RENSTRA dan rencana kerja tahunan;
j.mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan sistem informasi RS Mata;
k.mengoordinasikan penyusunan profil, laporan tahunan, dan laporan kinerja RS Mata;
l.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Resiko (PMKP-MR) RS Mata;
m.mengoordinasikan penyediaan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Akreditasi Rumah Sakit, ISO, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Resiko (PMKP-MR);
n.mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan RS Mata;
o.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
p.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
q.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
r.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
s.melaksanakan sistem pengendalian intern;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan pendapatan, perbendaharaan dan akutansi;
g.mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan;
h.mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengelolaan piutang, penatausahaan pendapatan, dan pemasaran;
i.mengoordinasikan pelaksanaan penerapan sistem akuntansi dan verifikasi;
j.mengoordinasikan penyusunan tarif pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
k.mengembangkan sistem dan prosedur untuk penatausahaan, pendapatan, piutang, akuntansi, dan akuntabilitas;
l.mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
m.mengoordinasikan pelaksanaan uji keabsahan bukti transaksi belanja;
n.mengoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
o.mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan gaji, honor, insentif, dan jasa pelayanan pegawai RS Mata;
p.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan BLUD RS Mata;
q.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
r.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
s.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
t.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
u.melaksanakan sistem pengendalian intern;
v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 3) Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
g.merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penatausahaan, sanitasi, kebersihan, ketertiban, rumah tangga, dan keamanan kantor;
h.merencanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kearsipan, kepegawaian, hukum, kehumasan, dan pemasaran
i.mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dan MOU dengan instansi pemerintah dan swasta atau lembaga lainnya;
j.mengoordinasikan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan RS Mata;
k.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
l.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
m.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
n.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
o.melaksanakan sistem pengendalian intern;
p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. III. RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA A. TUGAS DAN FUNGSI
1. 1.TUGAS
a.RSJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
b.RSJ sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi, dan gawat darurat psikiatri.
1. 2.FUNGSI RSJ mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
b.penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
d.penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
e.penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
f.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
g.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
i.penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
j.penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset;
k.penyelanggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum. B. RINCIAN TUGAS Direktur mempunyai tugas:
a.menyusun dan mengoordinasikan rencana dan program kerja RSJ;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RSJ;
d.membagi tugas pencapaian target kinerja ke Wakil Direktur atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
e.merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
f.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RSJ;
h.memimpin dan mengelola RSJ sesuai dengan tujuan RSJ yang telah ditetapkan;
i.menetapkan kebijakan operasional RSJ;
j.mengusulkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah;
k.menandatangani surat perintah membayar;
l.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
m.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
n.mengevaluasi, mengendalikan ,dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
o.membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
p.memberikan umpan balik kepada Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
q.memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
r.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
s.menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
t.memberikan penilaian kinerja bawahan;
u.melaksanakan sistem pengendalian intern;
v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
1. 1.Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan RSJ;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.merumuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
g.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
h.menilai prestasi kerja bawahan;
i.memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pelayanan medik, Napza, pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan keperawatan, baik dalam menyelenggarakan peralatan dan pengembangan pelayanan;
j.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws dan Nursing Staff by Laws;
k.merencanakan kebutuhan tenaga medik dan keperawatan;
l.mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan prosedur operasional pelayanan medik, napza, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
m.mengoordinasikan dan mengendalikan instalisi, Komite dan kelompok staf medik dan keperawatan;
n.merumuskan/menyusun kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan medik, napza, pelayaan Kesehatan tradisonal, dan pelayanan keperawatan;
o.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu RSJ;
p.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan biaya;
q.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
r.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
s.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
t.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
u.melaksanakan sistem pengendalian intern;
v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan kesehatan tradisional, napza, promosi kesehatan, fisioterapi, psikologi, terapi wicara, anastesi, dan pengembangan sumber daya manusia serta peralatan bidang pelayanan medik;
g.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
h.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
i.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan rujukan berdasarkan kebijakan pelayanan medik Rumah Sakit;
j.mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan SPO pelayanan medik;
k.mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sumber daya manusia di bidang pelayanan medik;
l.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pencegahan berdasarkan kebijakan bidang pelayanan medik;
m.membina kerja sama dengan institusi/organisasi/ masyarakat dalam upaya memajukan kesehatan jiwa;
n.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
o.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
p.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
q.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
r.melaksanakan sistem pengendalian intern;
s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan SPO pelayanan keperawatan;
g.merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dan peralatan pada bidang Pelayanan keperawatan;
h.merencanakan dan menetapkan tata kelola pelayanan keperawatan;
i.mengoordinasikan penyusunan rencana pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rehabilitasi, serta pemulasaraan jenazah;
j.mengoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan dan rehabilitasi, serta pemulasaraan jenazah;
k.mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional perawat;
l.mengoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Nursing Staff by Laws;
m.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Keperawatan;
n.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
o.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
p.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
q.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
r.melaksanakan sistem pengendalian intern;
s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 2.Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik dalam rangka penetapan kebijakan RSJ;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.mengoordinasikan semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
g.mengawasi, mengendalikan, dan membina pelaksanaan tugas- tugas di Bidang Penunjang Medik dan Bidang Penunjang Non Medik;
h.mengatur, mendistribusikan, dan mengoordinasikan tugas kepada bawahan;
i.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu RSJ;
j.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan biaya;
k.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
l.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
m.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum disampaikan kepada Direktur;
n.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
o.melaksanakan sistem pengendalian intern;
p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan tenaga penunjang medik dan peralatan Bidang penunjang medik;
g.menyelenggarakan koordinasi internal dan eksternal dengan bidang dan atau bagian terkait;
h.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penunjang laboratorium, radiologi, rekam medik, farmasi, dan gizi;
i.mengoordinasikan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik;
j.mengoordinasikan penyusunan SPO pelayanan penunjang medik;
k.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya di bidang penunjang medik;
l.mengoordinasikan pengurusan izin penunjang diagnostik;
m.mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi dan pengarsipan bidang penunjang medik;
n.mengoordinasikan pelaporan pelayanan farmasi dan rekam medik ke Kementerian Kesehatan setiap bulan;
o.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
p.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
q.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
r.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
s.melaksanakan sistem pengendalian intern;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan SPO Penunjang Non Medik;
g.membimbing, memberikan petunjuk, serta melakukan pengawasan pengendalian kepada bawahan;
h.mengoordinasikan kegiatan mutu Rumah Sakit;
i.mengoordinasikan kegiatan Non Medik, CSSD, laundry, pemeliharaan sarpras Rumah Sakit, sanitasi, kebersihan, dan pertamanan;
j.mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarpras, tenaga, peralatan, dan kebutuhan lainnya;
k.mengoordinasikan penyusunan dan penerapan regulasi Bidang Penunjang Non Medik;
l.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
m.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
n.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
o.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
p.melaksanakan sistem pengendalian intern;
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
r.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
1. 3.Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja umum dalam rangka penetapan kebijakan RSJ;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja RSJ;
g.merumuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta menyelenggarakan administrasi;
h.mengoordinasikan penyusunan SPO;
i.mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, pendidikan, dan penelitian rumah sakit;
j.mengoordinasikan instalasi dibawahnya;
k.mengoordinasikan penyusunan tarif pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
l.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan teknologi informasi, kehumasan, dan pemasaran RSJ;
m.mengoordinasikan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
n.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu RSJ;
o.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan etik dan hukum RSJ;
p.merumuskan/menyusun kebijakan dalam melaksanakan tugas administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, pendidikan, dan penelitian RSJ;
q.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya;
r.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
s.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
t.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
u.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
v.melaksanakan sistem pengendalian intern;
w.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan peningkatan mutu pelayanan perencanaan;
g.mengoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, rencana strategis RSJ dan RBA;
h.mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja RSJ;
i.mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi RSJ;
j.menyiapkan pelaporan, informasi, dan kinerja RSJ;
k.mengoordinasikan penyelenggaraan pemasaran, kehumasan, dan protokoler RSJ;
l.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya di bagian perencanaan;
m.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
n.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
o.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
p.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
q.melaksanakan sistem pengendalian intern;
r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan SPO bagian keuangan;
g.membimbing dan memberi petunjuk kepada unit Kerja dan bawahan;
h.mengoordinasikan penyusunan tarif pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost;
i.mengoordinasikan penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
j.mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendapatan daerah;
k.mengoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
l.mengoordinasikan penyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
m.mengoordinasikan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja RSJ;
n.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSJ;
o.mengoordinasikan upaya peningkatan mutu pelayanan keuangan;
p.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya di bagian Keuangan;
q.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
r.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
s.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
t.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
u.melaksanakan sistem pengendalian intern;
v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. 3) Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Wakil Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan SPO;
g.melaksanakan koordinasi dengan Bidang dan Bagian terkait;
h.mengoordinasikan administrasi umum RSJ;
i.mengoordinasikan penatausahaan dan kearsipan;
j.mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
k.mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia RSJ;
l.mengoordinasikan ketertiban dan keamanan RSJ;
m.mengoordinasikan pelayanan trasportasi operasional Rumah Sakit dan ambulans;
n.mengoordinasikan pelayanan etik dan hukum RSJ;
o.mengoordinasikan proses perizinan Rumah Sakit;
p.mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain;
q.mengoordinasikan upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi RSJ;
r.mengoordinasikan pelaksanaan pengorganisasian kepegawaian;
s.mengoordinasikan pelaksanaan Diklat dan Penelitian RSJ;
t.mengoordinasikan penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya di bagian administrasi umum;
u.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Wakil Direktur;
v.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
w.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Wakil Direktur;
x.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
y.melaksanakan sistem pengendalian intern;
z.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan å. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur. IV. RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA A. TUGAS DAN FUNGSI
1. 1.TUGAS
a.RSDY mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.
b.RSDY sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
1. 2.FUNGSI RSDY mempunyai fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
d.penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
e.penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
f.penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
g.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h.penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas, dan pemasaran;
i.penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan akuntansi; dan
j.penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan. B. RINCIAN TUGAS Direktur mempunyai tugas:
a.menyusun dan mengoordinasikan rencana dan program kerja RSDY;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja RSDY;
d.membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang, Kepala Bagian, atau langsung ke Pejabat Fungsional/Pelaksana;
e.merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
f.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional RSDY;
h.memimpin dan mengelola RSDY sesuai dengan tujuan RSDY yang telah ditetapkan;
i.menetapkan kebijakan operasional RSDY;
j.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
k.menandatangani surat perintah membayar;
l.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
m.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
n.membuka dialog kinerja dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
o.memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
p.memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
q.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
r.menerima, mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
s.memberikan penilaian kinerja bawahan;
t.melaksanakan sistem pengendalian intern;
u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
v.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 1) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi Berdasarkan kewenangan;
g.mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
h.mengkoordinasikan pelaksanaan Medical Staff by Laws dan Nursing Staff by Laws;
i.mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan regulasi unit layanan;
j.mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan;
k.melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
l.menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medik, dan kebutuhan lainnya;
m.mengoordinasikan pelaksanaan seluruh pelayanan medik di instalasi terkait;
n.mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medik baru dan pindahan;
o.mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan layanan pengobatan tradisional sesuai standar yang berlaku;
p.mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan dan kebutuhan lainnya;
q.mengkoordinasikan pengaturan kegiatan palayanan perawatan di seluruh Instalasi terkait;
r.mengkoordinasikan penyusunan regulasi pengendalian mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan;
s.mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi serta etika keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
t.memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
u.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
v.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
w.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
x.melaksanakan sistem pengendalian intern;
y.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
z.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 2) Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.merumuskan kebijakan teknis penunjang serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
g.mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
h.mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di bidang penunjang;
i.mengkoordinasikan kegiatan penunjang farmasi, rekam medik, radiologi dan laboratorium;
j.mengkoordinasikan dengan Instalasi terkait lainnya;
k.mengkoordinasikan rencana kebutuhan Instalasi;
l.mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
m.mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis dan pindahan;
n.mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang medik;
o.mengkoordinasikan kegiatan penunjang instalasi Gizi, CSSD dan laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pemulasaraan Jenasah;
p.mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan mekanisme pengaturan, pengelolaan dan pengendalian mutu kegiatan penunjang non medik;
q.mengkoordinasikan pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan profesi serta pelaksanaan orientasi tenaga medis baru dan pindahan;
r.mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan, dan kebutuhan lainnya;
s.melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan;
t.menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur;
u.memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
v.melaksanakan sistem pengendalian intern;
w.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. 3) Kepala Bagian Administrasi dan Sumber Daya mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kegiatan kerja Bagian;
b.menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
c.mengoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur;
d.merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Direktur;
e.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mengoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Strategi Bisnis (RSB), Rencana Biaya Anggaran (RBA), program, dan kegiatan Rumah Sakit;
g.mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana dan program kegiatan bagian administrasi dan sumber daya;
h.mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis (RENSTRA) serta profil laporan tahunan RSDY;
i.mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja RSDY;
j.mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital By Laws;
k.mengkoordinasikan Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa di RSDY;
l.mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tanaga, dan bahan kebutuhan lainnya;
m.mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
n.mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Mutu SIMRS dan Pelaporan, Hukum, Humas, dan Pemasaran;
o.mengkoordinasikan penyusunan rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
p.mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan, profil Rumah Sakit serta pertanggungjawaban kinerja atau Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Sakit;
q.melakukan koordinasi untuk pengembangan Rumah Sakit antara lain, jenis pelayanan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan pelaporan;
r.melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu Rumah Sakit antara lain Akreditasi dan Citra Pelayanan Prima;
s.mengkoordinasikan penghimpunan peraturan perundang- undangan, dan kebijakan, dalam rangka penyusunan kerjasama dan kemitraan dengan pihak pemerintah, swasta atau Lembaga lainnya;
t.mengkoordinasikan hubungan Masyarakat dan layanan informasi;
u.mengkoordinasikan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
v.mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan keluhan pelanggan, publikasi dan dokumentasi;
w.mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran;
x.menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;
y.mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran;
z.mengkoordinasikan kegiatan pendapatan, perbendaharaan, akuntansi dan asset; aa. mengkoordinasikan penyusunan retribusi pelayanan, remunerasi/jasa pelayanan dan unit cost; bb. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit; cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dd. mengkoordinasikan penataausahaan, kearsipan dan rumah tangga; ee. mengkoordinasikan penataausahaan barang milik daerah; ff. mengkoordinasikan penataan organisasi Rumah Sakit; gg. mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; hh. mengkoordinasikan pengawasan terhadap kebersihan, kenyamanan dan keamanan Rumah Sakit; ll. mengkoordinasikan kegiatan protokoler; jj. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; kk. mengkoordinasikan kegiatan diklat, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; ll. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur; mm. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester), dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan, dan mencari solusi permasalahan; nn. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Direktur; oo. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; ss. melaksanakan sistem pengendalian intern; tt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan uu. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025