Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
ll.Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13.Ahli adalah orang/akademisi yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu.
14.Analisa Kebutuhan Perda adalah analisa terhadap kebutuhan regulasi berupa perda guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
15.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.