DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan tata cara penyusunan PROPEMPERDA. Selain itu, diatur pula mengenai pemrakarsa, muatan PROPEMPERDA, skala prioritas PROPEMPERDA, penyusunan rancangan PROPEMPERDA, penetapan PROPEMPERDA, perda di luar PROPEMPERDA, penyebarluasan, peran serta masyarakat, serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan pembentukan peraturan daerah mengenai tatacara penyusunan program pembentukan peraturah daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); b. Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ll.Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13.Ahli adalah orang/akademisi yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu. 14.Analisa Kebutuhan Perda adalah analisa terhadap kebutuhan regulasi berupa perda guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
15.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 2

Tatacara Penyusunan Propemperda dilaksanakan berdasarkan asas:

a.asas kepastian hukum;
b.asas profesionalitas;
c.asas proporsionalitas;
d.asas prioritas;
e.asas keberlanjutan;
f.asas tertib penyelenggaraan negara; dan
g.asas partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan tatacara Penyusunan Propemperda bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b.menjadi panduan dalam menentukan arah prioritas penyusunan Propemperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan Propemperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai tatacara penyusunan Propemperda meliputi:

a.pemrakarsa;
b.muatan propemperda;
c.penetapan skala prioritas;
d.penyusunan rencana propemperda;
e.pembahasan dan penetapan propemperda;
f.perda di luar propemperda;
g.penyebarluasan;
h.peranserta masyarakat; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PEMRAKARSA

Pasal 5

(1)Rancangan Propemperda dapat berasal dari Gubernur dan/atau DPRD.
(2)Rancangan Propemperda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.
(3)Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, anggota dan/atau pimpinan.
(4)Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III

MUATAN PROPEMPERDA

Pasal 6

(1)Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Rancangan Perda yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD.
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.RPJPD;
3. c.RPJMD;
4. d.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
5. e.aspirasi masyarakat.
(3)Rancangan Perda dalam Rencana Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul Rancangan Perda;
2. b.pemrakarsa Rancangan Perda;
3. c.latar belakang pengaturan;
4. d.dasar hukum pengaturan;
5. e.tujuan pengaturan; dan
6. f.identifikasi kebutuhan pengaturan.
(4)Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
1. a.analisis produk perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di daerah baik secara vertikal maupun horizontal;
2. b.analisis kondisi riil masyarakat;
3. c.kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda dilaksanakan; dan
4. d.pihak-pihak yang berkepentingan.
(5)Muatan Rancangan Perda dalam Rencana Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keterangan Akademik.
(6)Ketentuan mengenai teknis penyusunan Keterangan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka berupa akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD

BAB IV

SKALA PRIORITAS PROPEMPERDA

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda Provinsi didasarkan pada penetapan skala prioritas.
(2)Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator prioritas. 6-
(3)Pembahasan dan penetapan skala prioritas pembentukan Propemperda Provinsi dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Rapat Kerja Bapemperda dan Biro Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Indikator prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PROPEMPERDA

Pasal 9

(1)Penyusunan Rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Rencana Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016