DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai objek dan subjek; penerimaan dan penyetoran; pertanggungjawaban; serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LLPAD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu ditingkatkan dan dikelola secara taat, tertib dan bertanggung jawab;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah masih perlu untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12.Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

(1)Pemungutan LLPAD Yang Sah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
(2)LLPAD yang Sah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan
2. b.meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek dan subjek;
b.penerimaan dan penyetoran;
c.pertanggungjawaban; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

(1)Objek LLPAD yang Sah terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfataan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. k.pendapatan denda pajak;
12. l.pendapatan denda retribusi;
13. m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. n.pendapatan dari pengembalian;
15. o.pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
16. p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemungutan objek dari LLPAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Subjek LLPAD Yang Sah adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

(1)Segala penerimaan dari LLPAD Yang Sah dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Penerimaan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara SKPKD pada Perangkat Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
(3)Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 7

(1)Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LLPAD Yang Sah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, dan supervisi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016