DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini menagtur tentang Bab l Ketentuan Umum; Bab ll penyertaan Modal Daerah; Bab lll Pengelolaan dan Penatausahaan; Bab lV Dividen; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vl pengendalian; Bab Vll ketentuan-Ketentuan Lain; Bab Vlll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan s dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 12 Peraturan
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); dan

Menetapkan

Menetapkan GUBERNUR BANTEN, MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TERBUKA.

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 90);
15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 104); L

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Banten untuk pemenuhan modal inti Bank Banten.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pernerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka yang selanjutnya disebut Bank Banten adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang didirikan oleh Pernerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. d. meningkatkan permodalan Bank Banten; mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; mengembangkan akses keuangan kepada masyarakat dan pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah. a. b. c.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah daiam bentuk Barang Miiik Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 ayat (2) berupa tanah dan bangunan.
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rpl39.569.320.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan senilai Rp96.269.120.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
2. b.gedung lama pusat layanan usaha terpadu (PLUT) senilai Rpl3.645.600.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Pasal 4

(1)Modal dasar Bank Banten ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.040,00 (delapan triliun empat puluh rupiah).
(2)Modal dasar Bank Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Banten.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan daiam bentuk Barang Miiik Daerah.
(3)Penyertaan Modal Daerah daiam bentuk Barang Miiik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. c.
(4)
(5)
(1)
(2)c. d.
(3)Daerah dilakukan a. b. c.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk: kebutuhan operasional Bank Banten; optimalisasi aset strategis; dan pemanfaatan lahan kosong untuk ekspansi bisnis. Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berupa:
1. a.eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan digunakan untuk kantor pusat Bank Banten;
2. b.gedung lama pusat layanan usaha terpadu digunakan untuk kantor cabang Bank Banten atau pusat pelatihan; gedung eks samsat Cikokol lama digunakan untuk kantor cabang atau gudang arsip Bank Banten; dan tanah parkir unit pelaksana tekms dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten digunakan untuk kantor layanan atau fasilitasi pendukung. Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat digunakan untuk kepentingan lainnya yang memiliki nilai ekonomis dengan persetujuan direksi dan komisaris Bank Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. gedung samsat Cikokol lama senilai Rp22.278.300.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
1. d.tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten senilai Rp7.376.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen yang menangani penilaian aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham Bank Banten. Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. pada ayat \^)

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubemur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Banten.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pembinaan badan usaha milik daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Direksi Bank Banten menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubemur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020