DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGHASII.AN, TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN,DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancara-n fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Penghasilan, tunjangan kesejahteraarl, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggara.n belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan arlggaran satuan kerja perangkat daeralr sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH PROVTNSI BENGKULU.

BAB II

PENGHASII.AN, TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagran Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1)penshasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri ata$ penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a, APBD, meliPuti:

1.uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras; 4, uartg Paket;
5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkaPan; dan
7.tunjangan alat kelengkapan lain;

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.tunjangan reses. (21 Pesfiebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD'
(2)Jumlah uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Jumlah uang representasi wakil Ketua DPRD sebesar 8a% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Jumlah uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD,

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD'
(2)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil rlegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan Pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar lO% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar !45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan atau alat kelenglapan lain.
(2)Tunjansan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5o/o (tqiuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua sebesar 57o fiima persen] dari tunjanga,f, jabatan Ketua DPRD;
3. c.sekretaris, sebesar 47o (empat persen) dari tuqiangan jabatan Ketua DPRD; dan d, anggota, sebesar 3o/o {ttgapersen} dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(u Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tuga.s,

(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatani
1. a.ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen) dari tu-njangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua sebesar 5o/o (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.sekretaris, sebesar 47o (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.anggota, sebesar 3 (tiga) persen dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(u Ttrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD' {3} Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, Ydtu tinggi, sedang, dan rendah'
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggr, paling banyak 7 (tqiuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diatur dalam Perafuran Gubernur,
(1){21 Bagran Kedua Trrnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 11

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan beruPa:
a.rumah negara dan perlengkapannya;
b.kendaraan dinas jabatan; dan
c.belanja rumah tangga. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Anggota DPRD dapat disediakan tuqiangan kesejahtereiarn beruPa:
a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
b.tunj angan transPortasi.

Pasal 12

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 11 ayat (u huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' t2t Ja]rrlirnan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan.
(3)
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun dan ditakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak,

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGHASII.AN, TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagran Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 35 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGHASII.AN, TUNJANGAN KESE"IAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagran Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 35 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025