DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, yang mencantumkan biaya sewa kendaraan Operasional Pejabat untuk wilayah Bengkulu sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
c.bahwa untuk tertib administrasi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Seluma perlu dilakukan perubahan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANBUPATI SELUMA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BESARANTUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII.AN RAKYATDAERAH KABUPATEN SELUMA PERATURANBUPATI SELUMA NOMOR OI'( TAHUN 2025 BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU ·- Dipindai dengan I} CemScenner" 2 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten tang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ten tang

r.bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Dipindai dengan I} CamScanner" 3 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
1. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinana dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinana dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. 11.Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah Dipindai dengan I} CarrrScanner" 4

(1)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Pasal 3

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi scbagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2017 ten tang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 72), diubah sebagai berikut : Pasal I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA. PIMPINAN DAN ANGGOTATUNJANGAN TRANSPORTASI

Menetapkan

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANKETIGA ATASPERATURANBUPATISELUMANOMOR53 TAHUN2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN MEMUTUSKAN: dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2021 tcntang Pctunjuk Pelaksanaan Pcraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bcngkulu;

12.Peraturan Daerah Kabupa.ten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma; , Dipindai dengan I} CarrrScanner" 5

(1)Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah};
(2)Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayarkan sesuai dengan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
(3)Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma telah menyediakan Kendaraan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pemberian Tunjangan Transportasi ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan mendapatkan kendaraan Dinas;

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 5.861.000,- (Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

(2)Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan sesuai dengan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
(3)Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma telah menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya maka Pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan mendapatkan rurnah Negara dan perlengkapannya;
(4)Pimpinan yang telah diberikan rumah Negara dan perlengkapannya tidak diberikan Tunjangan Perumahan; Dipindai dengan I} CemScenner" 6 H. HADIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR... ~~ ' Diundangkan di Tais pada tanggal 30 ~1"M'.lC, 2025 SEKRETARIS DAE UPATEN SEL MA, ERWIN OCTAVIAN Ditetapkan di Tais pada tanggal 30 jo.nJQ.r, 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(4)Pimpinan yang telah diberikan Kendaraan Dinas Jabatan tidak diberikan Tunjangan Trasnportasi.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2017