DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemanfaatan Objek Kebudayaan Sebagai Daya Tarik Wisata; Sarana dan Prasarana Pariwisata; Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pelaku Usaha; Lembaga Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan; Produk Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan, dan Tanah Kalurahan Yang Berasal Bukan Dari Hak Anggaduh; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pariwisata di kalurahan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diarahkan agar lebih bersinergi dan berdaya guna dalam memberikan manfaat yang optimal serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan yang jelas tentang pengoordinasian pariwisata di kalurahan dan kelurahan;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Kepariwisataan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayahnya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH lSTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik \ BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
4.Kasultanan dan/atau Kadipaten adalah kasultanan dan/atau kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
7.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
11.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
12.Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14.Produk Pariwisata adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha yang ditawarkan pada Wisatawan.
15.Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan seluruh Daya Tarik Wisata di Kalurahan dan Kelurahan.
16.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang menjadi daya tarik wisata.
17.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
18.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
19.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Produk Pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
20.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
22.Sumber Daya Manusia adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait dengan Pariwisata.
23.Desa Wisata/Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kalurahan/kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
24.Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
25.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
26.Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana sadar wisata di wilayah kalurahan/kelurahan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
27.Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
28.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.keseimbangan;
d.kelestarian;
e.gotong royong;
f.keberlanjutan;
g.partisipatif; dan
h.kebebasan berekspresi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan bertujuan untuk:

a.melestarikan nilai budaya yang luhur;
b.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
c.mendorong partisipasi aktif Masyarakat;
d.memperkuat identitas budaya Kalurahan dan Kelurahan;
e.membangun ekonomi kreatif yang berdaya saing; dan
f.mewujudkan Pariwisata yang ramah disabilitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata;
b.sarana dan prasarana Pariwisata;
c.pembangunan Sumber Daya Manusia;
d.pelaku usaha;
e.lembaga Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;
f.Produk Pariwisata;
g.pemasaran Pariwisata;
h.teknologi informasi dan komunikasi;
i.penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan, dan tanah kelurahan yang bukan berasal dari hak anggaduh;
j.partisipasi Masyarakat; dan
k.pendanaan.

BAB II

PEMANFAATAN OBJEK KEBUDAYAAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan memanfaatkan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata.
(2)Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata di Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kelestarian budaya;
2. b.kelestarian lingkungan;
3. c.kearifan lokal;
4. d.nilai religi;
5. e.nilai luhur;
6. f.keunikan; dan
7. g.karakter budaya. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengoordinasikan pemanfaatan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata di Kalurahan dan Kelurahan.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
1. a.Kasultanan dan/atau Kadipaten;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.pemerintah Kalurahan;
4. d.Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. e.Pelaku Usaha; dan
6. f.pihak lain yang terkait.

Pasal 7

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)meliputi;
1. a.inventarisasi potensi Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
2. b.seleksi, penilaian, dan penetapan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
3. c.penetapan panduan pengembangan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
4. d.pembagian peran antar pihak;
5. e.sumber pembiayaan; dan
6. f.penyelesaian masalah yang timbul. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.focus group discussion;
3. c.seminar; dan/atau
4. d.bentuk kegiatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 8

(1)Dalam hal pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari Kasultanan dan/atau Kadipaten, wajib mendapatkan persetujuan dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
(2)Persetujuan dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan di lingkungan Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Pasal 9

(1)Setiap Destinasi Pariwisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi aksesibilitas.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas Pariwisata;
2. b.fasilitas umum;
3. c.fasilitas khusus; dan
4. d.fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(5)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah dan perencanaan lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan:
1. a.presentasi budaya lokal;
2. b.seni dan arsitektur lokal;
3. c.ramah lingkungan; dan
4. d.ramah disabilitas.

BAB IV

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
(2)Selain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.memahami tata nilai budaya dan nilai keistimewaan;
2. b.memahami Produk Pariwisata; dan
3. c.memiliki kemampuan komunikasi khas kejogjaan.
(3)Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.pendampingan; dan
3. c.penyuluhan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025