DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 stdd Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas, membutuhkan tambahan modal, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peruba.han Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia TahuD. 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); ------------------.-._------------ 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 106, Tambaban Lembaran Negara RepubliIc Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 rabun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaba Milik Daerab;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 rabun 2006 tentang PedoIDan Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telah beberapa kali diubah teraImir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Ncgara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 37);
9.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta rahun 2004 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Takarta Nomor 1001);
10.Peraturan Daerab Nomor 5 Tabun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah' (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta N~mor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tamcahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO. Pasal I Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun2004 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ta.'lun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1001) diubah, sehingga berbunyi sebagai ):>erikut :

Pasal 7

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya scbesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ditingkatkan menjadi ! sebesar Rp.1O.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (s'Olpuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar. Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . 4
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 September 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggaI 12 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS . IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 109 NOREG PERATURAN DAERAH·PROVINSI DKI JAKARTA: (13/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO I. UMUM Perubahan modal dasar Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, modal dasar PT. Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan saat ini modal disetor oleh para pemegang saham sudah mencapai Rp. 1.829.995.757.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak Rp. 1.829.645.757.000,00 ( satu triliun delapan ratus dua puluh s embilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam rangka pengembangan usaha tersebut diatas, Perusahaan membutuhkan modal sebesar Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAl<:RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1013

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004

Peraturan Daerah tentang Peruba.han Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004

Peraturan Daerah tentang Peruba.han Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013