DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan sarana jaya daerah khusus ibu kota jakarta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan usaha ke depan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan properti, maka perlu peningkatan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1); 11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Pasal I Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Sarana Jaya yang sebelumnya Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(2)Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah disetor sebesar Rp 196.002.770.836,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Modal dasar Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 107 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SRI RAHAYU NIP 195712281985032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (8/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I.UMUM Penambahan modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dimaksudkan untuk perluasan pengembangan usaha perusahaan, kapasitas bisnis Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terutama dalam bidang properti akan meningkat pesat dan akan membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada khususnya. Secara umum, dengan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan 11, Daerah Pembangunan Sarana Jaya, modal dasar PD Pembangunan Sarana Jaya ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan saat ini modal yang telah disetor sebesar Rp 196.002.770.836,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah dan sumber pendapatan asli daerah diperlukan dana yang cukup besar dalam jangka panjang. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, peningkatan dan penambahan modal dasar PD Pembangunan Sarana Jaya menjadi Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliu.n rupiah) dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dana dalam jangka panjang, dan oleh karenanya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKA.RTA NOMOR 1011 6

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013