(1)Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Sarana Jaya yang sebelumnya Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(2)Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah disetor sebesar Rp 196.002.770.836,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Modal dasar Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 107 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SRI RAHAYU NIP 195712281985032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (8/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I.UMUM Penambahan modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dimaksudkan untuk perluasan pengembangan usaha perusahaan, kapasitas bisnis Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terutama dalam bidang properti akan meningkat pesat dan akan membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada khususnya. Secara umum, dengan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan 11, Daerah Pembangunan Sarana Jaya, modal dasar PD Pembangunan Sarana Jaya ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan saat ini modal yang telah disetor sebesar Rp 196.002.770.836,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah dan sumber pendapatan asli daerah diperlukan dana yang cukup besar dalam jangka panjang. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, peningkatan dan penambahan modal dasar PD Pembangunan Sarana Jaya menjadi Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliu.n rupiah) dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dana dalam jangka panjang, dan oleh karenanya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKA.RTA NOMOR 1011 6