DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Gorontalo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Nemor 903-9714 TahUfl 2017 yang selanjutnya telah disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN ANGGARAN2018. Pasall dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Rp.1.815.052.085.810.57 RQ.:.1.817.552.085.810.57 Rp. (2.500.000.000,00) Anggaran Pendapatan sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 Rp. Rp. Rp. Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. 330.849.905.660.59 Rp. 7.325.000.000 00 Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 362.576.085.810.57
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.434.726.000.000,00
3. c.Lain - lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 17.750.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Jff'~M Rp. 32.717.000.000,00 Rp. 1.006.925.000.000,00 2.422.751.264.98 17.000.000.000,00 82.463.000.000,00 Rp. Rp.
3. c.Hasil Penge10laan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 21.978.428.885,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus Fisik Sejumlah
4. d.Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sejumlah Rp. 312.621.000.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 750.000.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
4. d.Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) Pasal 3 Rp. 71.898.434.759,00 Rp. 443.362.689.917,11 Rp. 330.346.326.362.20 581.565.738.645,30 0,00 0,00 197.627.789.250,00 33.603.000.000,00 153.180.309.227,96 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 971.944.634.772,26
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 845.607.451.038,31
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja bunga sejumlah
3. c.Belanja subsidi sejumlah
4. d.Be1anja hibah sejumlah
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah
7. g.Belanja bantuan keuangan Sejumlah Rp. 967.797.649,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis be1anja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
3. c.Belanja modal sejumlah 2.500.000.000,00 0,00 Rp. Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah Sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan Sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 Pasal 5 Draian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
5. a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Drusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
7. c.Lampiran III Rindan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Drusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan;
8. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Drusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
10. f.Lampiran VI
11. g.Lampiran VII
12. h.Lampiran VIII
13. i.Larnpiran IX J. Lampiran X
14. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
15. m.Lampiran XIII Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan penarnbahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Tetap lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Cadangan Daerah; Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalarn hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
(2)Dalarn keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danfatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalarn peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
(3)Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan danf atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
1. a.bencana alarn;
2. b.kerusuhan;
3. c.gangguan kearnanan; danf atau
4. d.gangguan lainnya yang berdarnpak luas di masyarakat. i

Pasal 7

Gubemur menetapkan Peraturan ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ProvinsiGorontalo. Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2017 INSI GORONTAW, LEMBARAN DAERAH OVINSI GORONTAW TAHUN 2017 NOMOR ..If) NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (10/343/2017)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000