DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Nomor: 38
Tahun: 2000
Ditetapkan: 22 Desember 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Propinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk Provinsi Gorontalo.
c.bahwa pembentukan Provinsi Gorontalo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah.
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Provinsi Gorontalo harus ditetapkan dengan Undang-undang. Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasl 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Propinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-undang;
4.Kabupaten Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
5.Kota Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaskud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
6.Kabupaten Boalemo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaskud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Provinsi Gorontalo dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

…

Pasal 3

Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah :

1.Kabupaten Gorontalo;
2.Kabupaten Boalemo;
3.Kota Gorontalo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Provinsi Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Sulawesi Utara dikurangi dengan wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaskud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Provinsi Gorontalo mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Laut Sulawesi;
2. b.sebelat timur dengan Propinsi Sulawesi Utara;
3. c.sebelah selatan dengan Teluk Tomini; dan
4. d.sebelah barat dengan Propinsi Sulawesi Tengah.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Provinsi Gorontalo, yang meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo, secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

(1)Dengan dibentuknya Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi Gorontalo wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibu kota Provinsi Gorontalo berkedudulan di Kota Gorontalo.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1)Dengan berlakunya Provinsi Gorontalo, kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Provinsi Gorontalo juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota.
(3)Kewenangan Provinsi Gorontalo sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Gorontalo selaku wakil Pemerintah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (42)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 23 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 34 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 89 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8