DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 344

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: le, PN AS N Daerah adalah Provinsi Gorontalo Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur LE AM ANA penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Hari adalah hari kerja. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan dalam negeri. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanju disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah Provinsi Gorontalo yang melaksnakan Pengelolaan Keuangan Daerah. jutnya KARO|KABAN”|AsisrENPiSEKDA| HUKUM | KEUANGAN toy 1 | .$ | | 10. It. Ta 13. 14. 15. 16. Ea 18. T9. 20. KeuanganDaerahadalahsemuahakdankewajiban Daerah dalamrangkapenyelenggaraanPemerintahanDaerahyangdapat dinilaidenganuangsertasegalabentukkekayaanyangdapat dijadikanmilikDaerahberhubungdenganhak dankewajiban Daerahtersebut. PengelolaanKeuanganDaerahadalahkeseluruhankegiatanyang meliputiperencanaan,penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,dan pengawasan KeuanganDaerah. Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahAPBDProvinsiGorontalo. PenerimaanDaerahadalahuangyangmasukkekasDaerah. Pengeluaran Daerahadalahuang yangkeluardarikasDaerah. PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalamperiodetahun anggaran berkenaan. PendapatanDaerahadalahsemuahakdaerah yangdiakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun KA YA AA AA aliggartai berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daeran. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. FP” karno | raman OT, ” 1 | RYKUM | KEUANGAN ja | Pj. sEKDA Kam mad mrrizi | | | 21. 22. 23. 24. 25. 26. Dia 28. 29. 30. 31. Lain-LainPendapatanDaerahyangsahadalahseluruh pendapatanselainpendapatanaslidaerahdanpendapatan ransfer,yangmeliputihibah,danadarurat,danlain-lain pendaptansesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan. BelanjaDaerahadalahsemuakewajibanPemerintahDaerah yangdiakuisebagaipengurangnilaikekayaanbersihdalam periodetahunanggaranberkenaan. BelanjaOperasionaladalahpengeluaran anggaranuntuk Kegiatansehari-hariPemerintah Daerahyangmemberimanfaat jangkapendek. BelanjaModaladalahpengeluaran anggaranuntukperolehan asettetapdanasetlainnyayangmemberimanfaatlebihdari1 (satu)periodeakuntansi.. Belanja TidakTerdugaadalahpengeluaran anggaranatasBeban APBDuntukkeadaandarurattermasukkeperluanmendesak sertapengembalianataskelebihanpembayaranatasPenerimaan Daerahtahun-tahunsebelumnya. Belanja TransferadalahpengeluaranuangdariPemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerahlainnyadan/ataudari Pemerintah Daerah kepada pemerintahdesa. Pembiayaanadalahsetiappenerimaanyangperludibayar kembalidan/atau pengeluaranyang akanditerima kembali,baik padatahunanggaran berkenaanmaupunpadatahun-tahun anggaranberikutnya. Penerimaan pembiayaanadalahsemua penerimaanrekeningkas umumdaerahantaralainberasaldaripenerimaanpinjaman, penjualanobligasipemerintah,hasilprivatisasiperusahaan daerah,penerimaankembalipinjamanyang diberikankepada pihakketiga,penjualaninvestasipermanenlainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaranpembiayaanadalahsemuapengeluranrekeningkas umumdaerah antaralainpemberian pinjaman kepadapihak ketiga,penyertaan modal pemerintah,pembayarankembali pokok pinjaman dalamperiodetahun anggarantertentu,dan pembentukandana cadangan. SisaLebihPerhitungan Anggaranyang selanjutnyadisebut SiLPA adalahselisih lebih realisasipenerimaandanpengeluaran Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. KARO KABAN ” | HUKUM KEUANGAN | | ASISTEN Fi SEKDA L ' el IK 32. 33. 34. 37. 38. 39. 40. 41. UtangDaerahyang selanjutnyadisebutUtangadalahjumlah uangyangwajibdibayarPemerintah Daerahdan/ataukewajiban Pemerintah Daerahyangdapatdinilaidenganuangberdasarkan peraturanperundang-undangan,perjanjian, atauberdasarkan sebablainnyayangsah. Pemberian Pinjaman DaerahadalahbentukinvestasiPemerintah DaerahpadaPemerintahPusat,Pemerintah Daerahlainnya badanlayananumumdaerahmilikPemerintah DaerahJaa badan usahamiliknegara,Badan UsahaMilikDaerah,koperasi, danmasyarakatdenganhakmemperolehbungadan pengembalianpokokpinjaman. DanaCadanganadalahdanayangdisisihkanuntukmendanai kebutuhanpembangunanprasaranadansaranaDaerahyang tidakdapatdibebankandalam1(satu)tahun anggaran. Bebanadalahpenurunanmanfaatekonomiatau potensijasa dalamperiodepelaporanyangmenurunkanekuitasataunilai kekayaanbersihyangdapatberupapengeluaranataukonsumsi assetatautimbulnyakewajiban. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumenperencanaan Daerah untukperiode5(lima)tahun. RencanaPembangunanTahunanDaerahyang selanjutnya disebutRencanaKerjaPemerintah Daerahdanyang selanjutnya disingkatRKPDadalahdokumenperencanaanDaerah untuk periode1(satu)tahun. KebijakanUmumAPBDyang selanjutnyadisingkatKUAadalah dokumenyangmemuatkebijakan bidangpendapatan,belanja, danPembiayaansertaasumsiyangmendasarinyauntukperiode 1(satu)tahun. PrioritasdanPlafonAnggaran Sementarayang selanjutnya disingkatPPASadalahprogramprioritasdan batasmaksimal anggaranyang diberikankepada perangkat Daerah untuksetiap programdan kegiatan sebagaiacuan dalampenyusunanrencana kerjadananggaransatuankerjaperangkatdaerah. RencanaKerjadanAnggaran SatuanKerjaPerangkat Daerah, yang selanjutnya disingkatRKA SKPDadalahdokumenyang memuatrencana pendapatandan belanjaSKPDataudokumen yangmemuatrencana pendapatan,belanja,danPembiayaan SKPDyangmelaksanakanfungsibendaharaumumdaerah yang digunakansebagai dasarpenyusunan rancangan APBD. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengahadalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan Ina Ba Ta nga naa Nan aa 2 Sinai lakukan dala keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam (KARO |” KABAN | HUKUM | KEUAYGAN 42. 43. 44. 45. AH 49. 50. ta perspektiflebihdari1(satu)tahunanggarandan mempertimbangkanimplikasi biaya akibatkeputusanyang bersangkutanpadatahunberikutnya yangdituangkandalam prakiraanmaju. Programadalahbentuk instrumentkebijakan yangberisi1(satu) ataulebihKegiatan yangdilaksanakanolehsatuankerja perangkatdacrahataumasyarakatyangdikoordinasikanoleh Pemerintah Daerah untukmencapaisasarandan tujuan pembangunanDaerah. Kegiatan adalahbagiandariProgramyangdilaksanakanoleh1 (satu)ataubeberapasatuankerjaperangkatdaerahsebagai bagiandaripencapaiansasaran terukur padasuatuProgramdan terdiridarisekumpulantindakanpengerahan sumberdayabaik yangberupapersonil atausumberdayamanusia,barang modal termasukperalatan danteknologi,dana,ataukombinasidari beberapaatausemuajenissumberdayatersebut,sebagai masukanuntukmenghasilkankeluarandalam bentuk barang/jasa. KegiatanTahunJamakadalahkegiatanyangdianggarkandan dilaksanakan untukmasalebihdari1(satu)tahunanggaran yangpekerjaannyadilakukanmelaluikontrak tahun jamak. Keluaranadalahbarangatau jasayangdihasilkanolehkegiatan yangdilaksanakan untukmendukungpencapaiansasarandan tujuanProgramdan kebijakan. Hasiladalahsegalasesuatu yangmencerminkanberfungsinya KeluarandariKegiatandalam1(satu)Program. SasaranadalahHasilyangdiharapkandarisuatuProgramatau KeluaranyangdiharapkandarisuatuKegiatan. KinerjaadalahKeluaran/HasildariProgram/Kegiatanyang akan atautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggaran dengankuantitasdan kualitasyangterukur. KasUmumDaerahadalah tempatpenyimpananuang Daerah yang ditentukanolehGubernuruntukmenampungseluruh Penerimaan DaerahdanmembayarseluruhPengeluaranDaerah. RekeningKasUmumDaerahadalah rekening tempat penyimpananuang Daerah yang ditentukanolehGubernur untukmenampungseluruhPenerimaan Daerahdanmembayar seluruhPengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang KARO |” KABAN | HUKUM | KEUANGAN | ASISTEN H | Mei? Te 54. S2. 56. 58. 59. 60. melaksanakanfungsibendaharaumumdaerah yangdigunakan sebagaidasarpelaksanaananggaranolehpenggunaanggaran. SuratPenyediaanDanayang selanjutnyadisingkatSPDadalah dokumenyangmenyatakantersedianyadanasebagaidasar penerbitansuratpermintaanpembayaranataspelaksanaan APBD. SuratPermintaanPembayaranyang selanjutnyadisingkatSPP adalahdokumenyangdigunakanuntukmengajukanpermintaan pembayaran. UangPersediaan yang selanjutnyadisingkatUP adalahuang mukakerjadalamjumlahtertentuyangdiberikankepada bendaharapengeluaran untukmembiayaiKegiatan operasional pada satuankerjaperangkatdaerah/uniesatuankerjaperangkat daerahdan/atauuntukmembiayai. pengeluaranyangmenurut sifatdantujuannyatidakmungkindilakukanmelaluimekanisme pembayaranlangsung. PembayaranLangsungyang selanjutnyadisingkatLSadalah PembayaranLangsungkepadabendahara manga ran mpmariran ba Indiana nb Aa aa laa pengeiuaranj, penecriina narx 1difinya araS dasar peijarijiari xcija, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahnar.a pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas bahan pengeluaran DPA SKPD. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas bahan pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. urat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti VP yang telah dibelanjakan. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Bahan CP” KARO|” KABAN| soren HUKUM | KEUANGAN ASISTEN | Pj. SEKDA 1 |(4 OI itik) | 63. 64. 65. 66. Ot: 68. 69. 70. TE, 12: 13: pengeluaranDPASKPD,karenakebutuhan dananyatidakdapat menggunakanLSdanUP. . Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Bahan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Gorontalo. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan | KARO | KABAN” | ScsrEN | pisexoa | HUKUM | KEUANGAN | Hi Koki 74. 1». SJN Tk 78. 19. 80. 81. 82. 83. 84. kerjaperangkatdaerahdalammemberikanpelayanan kepada masyarakatyangmempunyaifleksibilitasdalampolapengelolaan keuangansebagaipengecualiandariketentuanPengelolaan KeuanganDaerahpadaumumnya.. PenggunaAnggaranyang selanjutnyadisingkatPAadalah pejabatpemegang kewenangan penggunaananggaranuntuk melaksanakantugasdanfungsiSKPDyangdipimpinnya. KuasaPAyang selanjutnyadisingkatKPAadalahpejabatyang diberikuasa untukmelaksanakansebagiankewenanganPA dalammelaksanakansebagiantugas danfungsiSKPD. TimAnggaranPemerintah Daerahyang selanjutnyadisingkat TAPDadalahtimyang bertugasmenyiapkandanmelaksanakan kebijakanGubernurdalam rangkapenyusunanAPBD. PejabatPengelolaKeuanganDaerahyang selanjutnyadisingkat PPKDadalahkepalaSKPKDyangmempunyaitugas melaksanakanpengelolaanAPBDdanbertindaksebagai bendaharaumumdaerah. BendaharaUmumDaerahyang selanjutnyadisingkatBUD adalahPPKDyang bertindakdalamkapasitassebagaiBUD. KuasaBUDadalahpejabatyangdiberikuasa untuk melaksanakantugasBUD. PejabatPelaksanaTeknis Kegiatan yang selanjutnyadisingkat PPTKadalahpejabatpadaUnitSKPDyangmelaksanakan1(satu) ataubeberapaKegiatandarisuatuProgramsesuaidenganbidang tugasnya. PejabatPenatausahaan KeuanganSatuanKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisingkatPPKSKPDadalahpejabat yangmelaksanakanfungsitatausahakeuanganpadaSKPD. Bendahara Penerimaanadalahpejabatyang ditunjukuntuk menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanuangPendapatanDaerah dalam rangkapelaksanaanAPBDpadaSKPD. BendaharaPengeluaranadalahpejabatyang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanuang untuk keperluanBelanja Daerah dalam rangkapelaksanaanAPBDpadaSKPD. Pegawai AparaturSipilNegara yang selanjutnyadisingkat Pegawai ASNadalah pegawainegerisipildanpegawai pemerintah denganperjanjiankerjayang diangkatolehpejabatpembina kepegawaiandan diserahi tugasdalamsuatu jabatan pemerintahanatau diserahi tugas negara lainnya dandigaji berdasarkan peraturanperundang-undangan. | KARO KABAN HUKUM KEUAMGAN | | AsisTEN Pj.SEKDA | 85. 36. 87. 88. 809. 90.

(1)
(2)Badan UsahaMilikDaerahyang selanjutnyadisingkatBUMD adalahbadan usahayangseluruhatausebagianbesarmodalnya dimiliki olehDaerah. AnggaranKasadalah perkiraanaruskasmasukyangbersumber daripenerimaandanperkiraanaruskaskeluaruntukmengatur ketersediaandanayangcukupgunamendanaipelaksanaan APBDdalamsetiapperiode. StandarAkuntansiPemerintahanyang selanjutnyadisingkatSAP adalahprinsip-prinsipakuntansiyang diterapkandalam menyusundanmenyajikanlaporankeuangan.pemerintah. KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerahadalahprinsip,dasar, konvensi,aturandanpraktikspesifikyangdipilihOleh Pemerintah Daerahsebagaipedomandalammenyusundan menyajikanlaporankeuanganPemerintahDaerah untuk memenuhikebutuhan penggunalaporankeuangandalam rangkameningkatkanketerbandinganlaporankeuangan terhadap anggaran,antar periodemaupunantarentitas. SistemAkuntansi Pemerintah Daerahyang selanjutnyadisingkat SAPDadalahrangkaiansistematikdariprosedur,penyelenggara, peralatandanelemenlainuntukmewujudkanfungsiakuntansi sejak analisistransaksisampai denganpelaporankeuangandi lingkunganorganisasiPemerintahanDaerah. Bagan AkunStandaryang selanjutnyadisingkatBASadalah daftarkodefikasi danklasifikasi terkaittransaksikeuanganyang disusunsecara sistematis sebagaipedomandalampelaksanaan anggarandanpelaporankeuanganPemerintahDaerah. anaSa aanlannran anmaliaig halanis -t aerah adnlat . daporan @alaiSi$S veajrija Pemerintah Daerah adaian analisi jumlah setiap rupiah belanja daerah yang memberikan dampak terhadap program prioritas nasional maupun daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diwujudkan dalam APBD. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. | KARO |” KABAN | | RUKUM | KEUAYGAN | | ra | (& | Ok - w & —c) Axo» | UI
(1)
(2)

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, T mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,
c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah,
e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, . menetapkan kebijakan pengelolaan APBD,
g.menetapkan KPA,
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan tang dan Piutang Daerah,
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, ll menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |” KARO | KABAN | HUKUM | KEUANGAN PI IX | asisrEn ( iseroa | | — ma — (S)

(6)
(4)
(2)
(1)Dalammelaksanakankekuasaan sebagaimana dimaksudpada ayat(1),Gubernurmelimpahkansebagianatauseluruh kekuasaannyayangberupaperencanaan, penganggaran, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporandan pertanggungjawaban,sertapengawasan KeuanganDaerah kepadaPejabatPerangkatDaerah. ALmmaleA Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3 LI terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD, dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, enguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 4

Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APRD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD,
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, | KARO| KABAN | HUKUM | KEUANGAN

(2)
1. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. f.memimpin TAPD. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 6

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah:
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda, melaksanakan fungsi BUD, dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berwenang:
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,
b.mengesahkan DPA SKPD,
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,
d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan SPD,
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah,
h.melaksanakan sistem akuntansi da Daerah:
i.menyajikan informasi keuangan daerah,dan kai)8»:eAAD-5ga5
j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. KARO | KABAN Laurum|Keuangan|ASISTEN|as oa| LL Xxbi |l||| C t

Pasal 7

PPKD selaku BUD mengusulkan peiabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (11 mempunyai tugas:

a.menyiapkan Anggaran Kas,
b.menyiapkan SPD,
c.menerbitkan SP2D,
d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk,
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, . menyimpan uang daerah,
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi,
h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA / KPA atas beban APBD,
i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah, j-. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah, dan
k.melakukan penagihan Piutang Daerah. Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 8

Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD dilingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pasal 9

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.menyusun RKA SKPD,
b.menyusun DPA SKPD, j KARO | KABAN | RUKUM KEUANGAN ASISTEN Pi. SEKDA el itik
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah,
g.mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
h.menandatangani SPM,
i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD,
m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD. aimamaban eanangan sabagai an Mianlatid anda nat ( Pelimpahan rewenangan sevagaimana GimakSua paua ayat |—4& meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, RA LL menan Hen & MN AM 2
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya.
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, "KARO | KABAN HUKUM | KEUANGAN meli | ASISTEN P.SEKDA | £ 1 |
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah,
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.

Pasal 11

(1)PA/KPA dalam meiaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Isi peraturan

Teks344PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025