Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024
vs '.}-�{7 GUBERNUR GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINS! GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO Menimbang Mengingat
4355);
4355);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN2024.
38) Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp (SiLPA)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024.
38) C. Pembiayaan Daerah:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
39)
38) Selisih lebihj(kurang) Rp 100.869.483.540, 62
39)
38) Selisih lebih/(kurang) Rp 100.869.483.540, 62
0) Rp Selisih lebihj(kurang) Rp
ASISTEN
0)
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufb untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
75) (4.701.497.713,0 0) (88.495.297.406, 75) 2.001.542.165.31 3,09 2.085.068.300.32 8,98 (83.526.135.015, 89) (267.664.677,86) Rp Rp Rp Rp Rp f.
00) (58.788.245,00)
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
75) Rp Rp
18) Rp 2.235.786.257.16 7,06 KARO HUKUM ll..
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
89)
0)
75)
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
00)
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
75) Rp (43.908.963.504, 18) Rp 2.235.786.257.16 7,06 KARO HUKUM Pasal9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. daftar kewajiban jangka panjang; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; Laporan Realisasi Anggaran; ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; Lampiran 1.4 Lampiran XI Lampiran XII Lampiran X Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran 1.3 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran 1.2
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Dokumen