Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Cc. Belanja pegawai sejumlah Rp.
Rp. 307.180.563.120,00Belanja modal sejumlah 122.820.082.480,00 572.138.234.766,00 0,00
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. . Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. . Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. b. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. . Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. . Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
0,00 0,00 0,00 0,00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
5 : b' 0 l. Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII
Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya di masukan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020. KARO HUKUM KABAN BAN SEKDA WAGUB Poly (1)
Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran yang melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya di masukan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
KARO HUKUM 7 mala) Dn SEKDA v
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal Y (Okteber 2019 ANA P4 DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : ? Batai ! Sertifikasi 2 | Elektronik RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo Diundangkan di Gorontalo pada tanggal Y @ktbhber 2019 Me — GORONTALO, " N DARDA DARABA LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .48 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (10/274/2019)
Membuka PDF…