(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Um san Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah barn 5-ang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang- undangan.
(2)dihapus.
(3)dihapus.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seztifikat eTektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasTiannya meTaTui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini
3.Ketentuan huruf e Pasal l7 diubah, sehingga Pasal l7 berbunyi sebagai berikut PaIl7 Pada saat Peraturan Daerah in mulai berlaku.
a.Peraturan Daerah Nomor 9 Tal un 2008 tentang Politeknik Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
b.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ker¡a Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
C. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Daerah dari Sekretariat Dewan Pets akilan RW, at Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09); d Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10):
e.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); dan
f.Pasal l sampai dengan Pasat 10, dan Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 ”lnformasi EleMronik dan/atau Dokumen EleMronik dan/atau hasi/ cetaknya merupakan alat buMi hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seztifikat eTektronik yang diterbitkan BSzE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasTiannya meTaTui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini Pasal lI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 6 April 2022 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 April 202a GUBERNUR ORONTALO, 0 Ditandatangani secara elektronik oleh Gubemur Drs. H. RUSLT HABTBTE M.AP SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, DARDA DARABA LEMBARAN DAERAH PROVI NSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (3-38/2022) 8 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 ”Informasi EleMronik dan/atau Dokumen EleMronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buMi hukum yang sah.” PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 115 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menegaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dari pengendalian penataan Perarigkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, dan tiridaklarijiit dari Pasnl terse.but adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penger+da1ian Per+ataan Perangkat Daerah. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalarn penataan perangkat daerah ang tepat fungsi, tepat ukurari dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentiikan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kedja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukmrari dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah vang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualttas. Berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan adariva 4 (empat) urusan pemerintahan yang berada dalam satu wadah dinas yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka meiimjudkan pembentukan Perartgkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi keuenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahari dan potensi Daerah maka dilakukan penataan perangkat daerah. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "lnformasi EleMronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alal bukti hukunt yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik mengg unakan sertiffkat eTektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini menJpakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melaTui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 Y/ oRcnrnsınxur UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 ”Informasi EleMronik dan/atau Dokumen EleMronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buMi hukum yang sah.” Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan seztifikat eTektronik yang diterbitkan BSzE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasTiannya meTaTui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini