DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, unit pelaksana teknis, staf ahli, serta jabatan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
2. b.sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe B;
3. c.inspektorat merupakan inspektorat tipe A;
4. d.dinas, terdiri atas:
  1. 1.dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. 2.dinas kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. 3.dinas pekerjaaan umum, penataan ruang dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
  4. 4.dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  5. 5.satuan polisi pamong praja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
  6. 6.dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4
  7. 7.dinas kearsipan dan perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  8. 8.dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
  9. 9.dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  10. 10.dinas pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
  11. 11.dinas pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  12. 12.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  13. 13.dinas pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  14. 14.dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  15. 15.dinas komunikasi, informatika dan statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
  16. 16.dinas penanaman modal, enegi sumber daya mineral, dan transmigrasi dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;
  17. 17.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. e.badan terdiri atas:
  1. 1.badan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. 2.badan keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  3. 3.badan kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; 5
  4. 4.badan pendidikan dan pelatihan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
  5. 5.badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
(3)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas, 3 (tiga) asisten, dan masing- masing asisten terdiri atas 2 (dua) Biro, dan masing-masing biro terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

(1)Dinas Daerah dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
(2)Dinas Daerah dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbidang, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Dinas Daerah dengan tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

(1)Badan Daerah dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
(2)Badan Daerah dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) subbidang. 6
(3)Badan Daerah dengan tipe C terdiri atas terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

Pasal 7

Badan penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 5 terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang.

Pasal 8

Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

(1)Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk unit pelaksana teknis kecuali badan penghubung.
(2)Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 67 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Peraturan turunan (5)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 67 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017