Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
5.Badan Pengelola Keuangan Dae rah Tipe B meJaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6.Bad an Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah TipeA melaksanakan fungsi penunjang Penelitdan pengembangan; ran canaan;
mgunan Da 1a dimaksu .... Transmig pernenn erintahan b. enyelenggarak clan yanan Terpa kan uru nodal rnenyelenggar menyelenggar · hidup;