DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meliputi; Pembentukan, Tipelogi dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Pembentukan Cabang Dinas; Staf Ahli; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran dan susunan perangkat daerah, gubernur memperhatikan asas:

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

5.Badan Pengelola Keuangan Dae rah Tipe B meJaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6.Bad an Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah TipeA melaksanakan fungsi penunjang Penelitdan pengembangan; ran canaan; mgunan Da 1a dimaksu .... Transmig pernenn erintahan b. enyelenggarak clan yanan Terpa kan uru nodal rnenyelenggar menyelenggar · hidup;

Pasal 6

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidangpendidikan berupasatuan pen..__.- daerah provinsi. penunjang tertentu perangkat daerah induknya. kegiatan teteknis operasional dan/ataukegiatan sebmelaksanakanuntuk(2) UPT dibentuk DaerahBadandan(1) Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, (UPI'}.

Pasal 5

BAB HI PEMBENTUKAN UNIT PELAK.SANA TEKNIS

h.fleksibilitas. g . t at a k er j a yang jelas; dan
f.rentang kendali
e.pembagian habis tugas;
d.efektivitas; ( I) Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. iasatuan

Pasal 9

BAB IV PEMBENTUKAN CABANG DINAS daerah iknya.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS daerah iknya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang barn. kegiatan

(2)Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) bersifat otonom dalarn penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Daerah KNIS provmsr terdapat bi dang
(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, iakan

Pasal 7

sebagairnana pendidikan pendidikan daerah provinsi pada ayat ( I) berbentuk satuan

(2)Satuan dirnaksud formal.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a gubemur, dibentuk I (satu) subbagian tata usaha pada bagi yang membidangi urusan umurn/ tata usaha.
(4)Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend terhadap isu- isu strategis kepada gubernur ses keahliannya.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegax Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyara sesuai peraturan pef1;1I1dang- undangan yang berlaku. {3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik oleh sekretaris daerah.

BAB V

STAFAHLI

Pasal 10

(1)Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) ahli. yang telah dibentuk cab: maka jabatan terendah p setingkat Administrai
(3)Pada perangkat daerah dinas di kabupaten/kota, perangkat daerah tersebut kecuali pada sekretariat. daerah provmsi. (2} Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a
(1)dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dal
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. ( I) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

\BAB Vll KETENTU AN PERALIHAN

(2)Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara ketentuan peraturan perundang- wajib memenuhi persyaratan kompetensi: ( 1) Perangkat daerah sesuai dengan undangan dan
1. a.Teknis;
2. b.Manajerial; dan
3. c.Sosial kultural.

Pasal 11

iibantu dibentuk ca terendah Administr naksud pada a mpateri/kota da, · pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten sampai dengan terbentuknya perangkat gubemur se wakil Pemerintah Pusat. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah daerah yang terbentuk dengan · susunan orgamsasi dan kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan hubungan kerja rumah sakit daerah barn sesuai de ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VL

PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH usaha kan rekome . .___= gubernur iada ayat ur dari pe= persy -ang berlaku.

Pasal 14

Perangkat daerah yang melaksanakan sub u pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk de.... susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai de.. - dibentuknya perangkat daerah barn , melaksanakan sub urusan bencana sesuai dee ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(3)Anggaran penyelenggaraan urnsan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaim dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urus pemerintahan umum diundangkan. fumelaksanakan

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

PEMBENTUKAN CABANG DINAS daerah iknya.

Pasal 8

Pasal 7

STAFAHLI

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH usaha kan rekome . .___= gubernur iada ayat ur dari pe= persy -ang berlaku.

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

PEMBENTUKAN CABANG DINAS daerah iknya.

Pasal 8

Pasal 7

STAFAHLI

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH usaha kan rekome . .___= gubernur iada ayat ur dari pe= persy -ang berlaku.

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025