Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
9.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
10.Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
11.a Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
12.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
22.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
5.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5.a Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6.Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 November 2025 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 November 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR (8-199/2025) ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seiring dengan meningkatnya beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi. Perubahan Peraturan Daerah tersebut dilakukan agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lebih optimal sesuai dengan prinsip desain organisasi yang berdasarkan pada asas efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Substansi dari perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi adalah adanya pengembangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menjadi masing-masing 2 (dua) Dinas dan 2 (dua) Badan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dikembangkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi. Sementara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dikembangkan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Pengembangan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 57