DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan perangkat daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana berikut:

a.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
b.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 11 diubah, di antara angka 11 dan angka 12 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, huruf e angka 5 diubah, dan di antara angka 5 dan angka 6 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. 4.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. 8.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
9. 9.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
10. 10.Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 11.a Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
12. 12.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20. 20.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
22. 22.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. 3.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
5. 5.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 5.a Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6. 6.Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 November 2025 GUBERNUR JAMBI, H. AL HARIS Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 November 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, H. SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR (8-199/2025) ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, M. Ali Zaini, SH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19730729 200012 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seiring dengan meningkatnya beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi. Perubahan Peraturan Daerah tersebut dilakukan agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lebih optimal sesuai dengan prinsip desain organisasi yang berdasarkan pada asas efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Substansi dari perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi adalah adanya pengembangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menjadi masing-masing 2 (dua) Dinas dan 2 (dua) Badan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dikembangkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Jambi. Sementara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dikembangkan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Pengembangan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 57

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016