Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Beberapa Ketentuan telah diubah.
Beberapa Ketentuan telah diubah.
GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGANBENIH DAN/ ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKANTERNAK DI MASYARAKAT GUBERNUR JAWA BARAT Mengingat Menimbang -.
5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2 BAB I KETENTUANUMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAKDI MASYARAKAT. .
MEMUTUSKAN: Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 88/Kpts/PD.420/F /03/2017 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;
3 Menetapkan Memperhatikan Bagian Kedua . Maksud
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar menyebarluaskan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT hasil produksi UPTD ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak.
1 7. Pakan adalah bahan makanan tunggal a tau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
4 Bagian Kelima Sasaran
Sasaran pengembangan benih dan/ a tau bi bit ternak dan HPT di masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan ternak dan HPT. Bagian Keempat Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengembangan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT di masyarakat, meliputi:
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
5
dan
BABII PENGEMBANGAN
6
Biaya penunjang pelaksanaan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7 BABY KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur mi, maka Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 164 Seri E), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. BAB IV PEMBINAAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
BAB IV
upaya benihperedaran HPT serta pelaksanaan ternak dan
benihb. perkembangan pelaksanaan peredaran dan/ atau bibit ternak dan HPT; dan BAB III MONITORING, EVALUASI,DAN PELAPORAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen