DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan telah diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Lampiran Bagian Sub Urusan Prasarana Pertanian, Daerah Provinsi mempunyai Kewenangan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih dan/ atau Bi bit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, perlu mengatur Pedoman Pengembangan Benih dan/ atau Bi bit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Benih dan/ atau Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak di Masyarakat; GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGANBENIH DAN/ ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKANTERNAK DI MASYARAKAT GUBERNUR JAWA BARAT Mengingat Menimbang -.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 209 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5391);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Perm en tan/ OT.140/9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7 /2014· tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. ·
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang peternakan di Daerah Kabupaten/Kota. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAKDI MASYARAKAT. .

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 88/Kpts/PD.420/F /03/2017 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 3 Menetapkan Memperhatikan Bagian Kedua . Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar menyebarluaskan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT hasil produksi UPTD ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak.

9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Benih Ternak dan/atau Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas dan embrio.
11.Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan se bagai makanan ternak.
12.Bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
13.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperlukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
14.Perbibitan adalah suatu sistem di bidang benih dan/ atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/ atau bibit ternak.
15.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk mengahasilkan bibit ternak.
16.Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri. 1 7. Pakan adalah bahan makanan tunggal a tau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
18.Kelompok Peternak adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19.Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 4

Pasal 5

Sasaran pengembangan benih dan/ a tau bi bit ternak dan HPT di masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan ternak dan HPT.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT di masyarakat, meliputi:

a.ternak sapi potong yang dijadikan benih dan/ atau bibit adalah sapi pasundan, sapi peranakan ongole (PO), dan sapi potong lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
b.ternak sapi perah yang dijadikan. benih dan/ atau bibit adalah sapi perah frisian holstein (FH) dan sapi perah lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ternak perah di Daerah Provinsi;
c.ternak domba yang dijadikan benih dan/ atau bibit adalah domba Garut dan Priangan serta domba jenis lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
d.ternak kambing yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah kambing yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
e.ternak unggas yang dijadikan benih dan/ a tau bibit adalah ayam dan itik lokal Daerah Provinsi Jawa Barat serta unggas lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Daerah Provinsi; dan
f.HPT yang dijadikan benih dany atau bibit adalah berupa rumput-rumputan dan kacang-kacangan (leguminosa) berkualitas tinggi yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi.
a.untuk disebarkan ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak;
b.pelibatan peran Kelompok Masyarakat dalam menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit ternak;
c.mendorong usaha pengembangan ternak dan HPT di Kelompok Masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha benih dan/atau bibit ternak dan HPT. 5

Pasal 7

(1)Persyaratan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT, sebagai berikut:
1. a.benih dan/ atau bibit ternak yang akan disebarkan memenuhi persyaratan sehat dan tidak cacat fisik;
2. b.benih dan/ a tau bi bit HPT yang akan disebarkan memenuhi syarat disukai ternak dan tidak beracun; dan
3. c.penentuan persyaratan dan jumlah benih dan/ atau bibit ternak dan HPT yang akan disebarkan ditentukan oleh UPTD.
(2)Persyaratan kelompok calon penerima benih dan/ atau bibit ternak dan HPT, adalah:
1. a.Kelompok Masyarakat pengurus dan seluruh anggota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan Pembentukan/Pendirian Kelompokoleh Kepala Desa;
2. b.Kelompok Masyarakat merupakan kelompok yang diusulkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Kelompok Masyarakat telah di verfikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
4. d.Kelompok Peternak yang telah lolos verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas;
5. e.mekanisme peredaran ternak ke Kelompok Peternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; BABII PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1)Pengembangan benih dan/atau bibit ternak dan HPT, meliputi peredaran, dan budidaya terhadap benih dan/atau bibit ternak dan HPT yang berasal dari UPTD kepada KelompokPeternak.
(2)Pengembangan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah direkomendasikan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan setempat dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku. 6

Pasal 9

Biaya penunjang pelaksanaan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

(1)Peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan Kelompok Peternak yang terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(2)Peredaran benih dan/ a tau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan kelompok petemak terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(3)Benih dan/atau bibit ternak dan HPT yang diberikan kepada Kelompok Peternak tidak dikembalikan kepada UPTD tetapi dapat dikembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(4)Kelompok penerima peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
(5)Serah terima peredaran benih dan/ a tau bibit ternak dan HPTdilaksanakan di KelompokPeternak.
1. f.mampu memelihara temak yang diterima dan bersedia memenuhi pola pemeliharaan ternak; dan
2. g.bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Persyaratan calon lokasi penerima benih dan/ atau bibit ternak dan HPT,adalah:
1. a.tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
2. b.lokasi Kelompok Masyarakat merupakan daerah pengembangan ternak yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
3. c.daya tampung lahan sebagai penyediaan pakan dan usaha masih memungkinkan. 7 BABY

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur mi, maka Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 164 Seri E), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT secara periodik.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Pengawasan atas penyelenggaraan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak, dilaksanakan oleh Dinas beserta UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. upaya benihperedaran HPT serta pelaksanaan ternak dan
1. c.permasalahan dan/ atau bibit pemecahannya.
(4)Bentuk, mekanisme, dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. benihb. perkembangan pelaksanaan peredaran dan/ atau bibit ternak dan HPT; dan

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Lampiran Bagian Sub Urusan Prasarana Pertanian, Daerah Provinsi mempunyai Kewenangan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih dan/ atau Bi bit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, perlu mengatur Pedoman Pengembangan Benih dan/ atau Bi bit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Benih dan/ atau Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak di Masyarakat; GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGANBENIH DAN/ ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKANTERNAK DI MASYARAKAT GUBERNUR JAWA BARAT Mengingat Menimbang -.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 209 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5391);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Perm en tan/ OT.140/9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7 /2014· tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. ·
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang peternakan di Daerah Kabupaten/Kota. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAKDI MASYARAKAT. .

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 88/Kpts/PD.420/F /03/2017 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 3 Menetapkan Memperhatikan Bagian Kedua . Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar menyebarluaskan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT hasil produksi UPTD ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak.

9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Benih Ternak dan/atau Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas dan embrio.
11.Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan se bagai makanan ternak.
12.Bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
13.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperlukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
14.Perbibitan adalah suatu sistem di bidang benih dan/ atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/ atau bibit ternak.
15.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk mengahasilkan bibit ternak.
16.Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri. 1 7. Pakan adalah bahan makanan tunggal a tau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
18.Kelompok Peternak adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19.Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 4

Pasal 5

Sasaran pengembangan benih dan/ a tau bi bit ternak dan HPT di masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan ternak dan HPT.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan benih dan/ atau bibit ternak dan HPT di masyarakat, meliputi:

a.ternak sapi potong yang dijadikan benih dan/ atau bibit adalah sapi pasundan, sapi peranakan ongole (PO), dan sapi potong lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
b.ternak sapi perah yang dijadikan. benih dan/ atau bibit adalah sapi perah frisian holstein (FH) dan sapi perah lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ternak perah di Daerah Provinsi;
c.ternak domba yang dijadikan benih dan/ atau bibit adalah domba Garut dan Priangan serta domba jenis lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
d.ternak kambing yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah kambing yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
e.ternak unggas yang dijadikan benih dan/ a tau bibit adalah ayam dan itik lokal Daerah Provinsi Jawa Barat serta unggas lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Daerah Provinsi; dan
f.HPT yang dijadikan benih dany atau bibit adalah berupa rumput-rumputan dan kacang-kacangan (leguminosa) berkualitas tinggi yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi.
a.untuk disebarkan ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak;
b.pelibatan peran Kelompok Masyarakat dalam menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit ternak;
c.mendorong usaha pengembangan ternak dan HPT di Kelompok Masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha benih dan/atau bibit ternak dan HPT. 5

Pasal 7

(1)Persyaratan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT, sebagai berikut:
1. a.benih dan/ atau bibit ternak yang akan disebarkan memenuhi persyaratan sehat dan tidak cacat fisik;
2. b.benih dan/ a tau bi bit HPT yang akan disebarkan memenuhi syarat disukai ternak dan tidak beracun; dan
3. c.penentuan persyaratan dan jumlah benih dan/ atau bibit ternak dan HPT yang akan disebarkan ditentukan oleh UPTD.
(2)Persyaratan kelompok calon penerima benih dan/ atau bibit ternak dan HPT, adalah:
1. a.Kelompok Masyarakat pengurus dan seluruh anggota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan Pembentukan/Pendirian Kelompokoleh Kepala Desa;
2. b.Kelompok Masyarakat merupakan kelompok yang diusulkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Kelompok Masyarakat telah di verfikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
4. d.Kelompok Peternak yang telah lolos verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas;
5. e.mekanisme peredaran ternak ke Kelompok Peternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; BABII PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1)Pengembangan benih dan/atau bibit ternak dan HPT, meliputi peredaran, dan budidaya terhadap benih dan/atau bibit ternak dan HPT yang berasal dari UPTD kepada KelompokPeternak.
(2)Pengembangan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah direkomendasikan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan setempat dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku. 6

Pasal 9

Pasal 8

(1)Peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan Kelompok Peternak yang terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(2)Peredaran benih dan/ a tau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan kelompok petemak terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(3)Benih dan/atau bibit ternak dan HPT yang diberikan kepada Kelompok Peternak tidak dikembalikan kepada UPTD tetapi dapat dikembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(4)Kelompok penerima peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
(5)Serah terima peredaran benih dan/ a tau bibit ternak dan HPTdilaksanakan di KelompokPeternak.
1. f.mampu memelihara temak yang diterima dan bersedia memenuhi pola pemeliharaan ternak; dan
2. g.bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Persyaratan calon lokasi penerima benih dan/ atau bibit ternak dan HPT,adalah:
1. a.tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
2. b.lokasi Kelompok Masyarakat merupakan daerah pengembangan ternak yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
3. c.daya tampung lahan sebagai penyediaan pakan dan usaha masih memungkinkan. 7 BABY

Pasal 12

BAB IV

PEMBINAAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1)Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT secara periodik.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Pengawasan atas penyelenggaraan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak, dilaksanakan oleh Dinas beserta UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. upaya benihperedaran HPT serta pelaksanaan ternak dan
1. c.permasalahan dan/ atau bibit pemecahannya.
(4)Bentuk, mekanisme, dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. benihb. perkembangan pelaksanaan peredaran dan/ atau bibit ternak dan HPT; dan

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016