DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketetentuan, yaitu Pasal 1, pasal 6, Pasal 10, pasal 11, Pasal 15, pasal 16, pasal 19A, pasal 23, Pasal 24, pasal 25A, Pasal 25B, pasal 30A, Pasal 34 (dihapus), Pasal 38, Pasal 42, Pasal 48, Pasl 56A, Pasal 59

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa regulasi teknis yang baru di bidang ketenagalistrikan belum terwadahi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
9.Peraturan Menteri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 179);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 3 Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 9 diubah, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, serta di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan 2 (dua) angka yakni 25a dan 25b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.
9.Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi dan transformasi.
10.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga 4 listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11.Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan.
12.Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
13.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
14.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah Provinsi 14a.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15.Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16.Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
17.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
19.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21.Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang yang secara 5 langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
23.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 23a.Tingkat Mutu Pelayanan adalah suatu ukuran yang menyatakan kualitas layanan penyediaan tenaga listrik dalam suatu wilayah usaha penyediaan tenaga listrik.
24.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
25.Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut. 25a.Bangunan Dalam Kawasan Terbatas adalah rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan atau bangunan dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya. 25b.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Bangunan Dalam Kawasan Terbatas
26.Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
27.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
28.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29.Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
30.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
2.Ketentuan Pasal 6 di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, di antara huruf 6 d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, huruf g diubah, di antara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, serta di antara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan:

a.penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi;
b.penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi; b1.pemberian rekomendasi penetapan wilayah usaha yang berada di dalam Daerah Provinsi;
c.penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
d.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; d1.penetapan Tingkat Mutu Pelayanan pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha dalam Daerah Provinsi;
e.persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
f.penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
g.pemberian fasilitasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
h.pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi; h1.pengawasan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik dalam Bangunan Dalam Kawasan Terbatas;
i.pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan i1.ipemberian registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit Tenaga listrik yang izinnya 7 diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi dan instalansi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalansi penyediaan Tenaga Listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
j.penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai RUKD Provinsi.
(2)Penyusunan perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(3)Perencanaan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi.

4.Ketentuan huruf d Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas:

a.usaha dan pengusahaan;
b.pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
c.perizinan;
d.dihapus
e.harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.
1. 5.Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara 8 terintegrasi.
(3)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(4)Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4a).Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penetapan Wilayah Usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai RUKD Provinsi dan RUPTL.
(2)RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi yang memiliki Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah Provinsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPTL diatur dengan Peraturan Gubernur.

7.Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 2A yang terdiri dari 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Penyediaan tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara pemegang IUPTL dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni.
(2)Penyediaan tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik;
2. b.penyaluran Tenaga Listrik pada satuan bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas yang 9 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
3. c.tarif tenaga listrik pada satuan bangunan mengacu pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada pemegang IUPTL sesuai peruntukannya; dan
4. d.pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran tenaga listrik dan tarif tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
(3)Dalam hal penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola wajib memiliki Wilayah Usaha dan IUPTL.
(4)Dinas melakukan supervisi dalam penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas diatur dalam Peraturan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah Provinsi meliputi:

a.izin usaha penyediaan tenaga listrik;
b.izin operasi;
c.izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
d.izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan d1. Surat Keterangan Terdaftar.
1. 9.Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian keempat BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 10.Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Penyelengara usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.
(2)IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria:
1. a.Wilayah Usaha berada di Daerah Provinsi; dan/atau
2. b.menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan 10 jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
(3)IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Pemberian IUPTL diberikan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4b)IUPTL wajib diperbaharui dalam hal terdapat perubahan:
1. a.kapasitas pembangkit Tenaga Listrik;
2. b.jenis usaha;
3. c.nama badan usaha; atau
4. d.Wilayah Usaha.
(5)Ketentuan mengenai pemberian jangka waktu IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dinas.

11.Ketentuan judul Paragraf 3 Bagian Keempat BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 25A dan 25B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Penyelenggara usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 sampai dengan 200 kVA (kilo Volt Ampere) dan fasilitas instalasi di Daerah Provinsi wajib memiliki SKT.
(2)SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan menurut sifat penggunaannya, terdiri atas:
1. a.penggunaan utama;
2. b.penggunaan cadangan;
3. c.penggunaan darurat;
4. d.penggunaan sementara; dan
5. e.terdapat perubahan peruntukkan.
(3)SKT dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)SKT wajib diperbaharui dalam hal:
1. a.terdapat peruntukan;
2. b.terdapat perubahan site plan instalasi; dan/atau
3. c.terdapat perubahan kapasitas penyediaan Tenaga 11 Listrik.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19A

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19A

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024