Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
beberapa ketentuan diubah
beberapa ketentuan diubah
b . bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 331 jo. Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasion;al Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2
7 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 ten tang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi J awa Barat Tahun 20 10 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 79); 3
117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 20 12 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Menetapkan dan GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157), sebagai berikut:
4
6a. Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11 . Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ a tau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5
19a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 6
Pasal4a BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
Bidang kegiatan usaha Perseroan, terdiri atas:
Pasal 9a Jenis kegiatan usaha pada pengusahaan kebandarudaraan fasilitasi s1s1 darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, dan jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara. Pasal9b
7
Pasal 9c
Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). 6 . Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) pemerintah daerah; 2) badan hukum publik; 3) badan hukum privat; dan/ a tau 4) perorangan.
(1), terdiri atas: a . Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau sebesar Rpl.275.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan 8
7 . Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IIA PENYERTAAN MODAL Pasal 20a
9
BAB liB SUMBER PERMODALAN Pasal 20b Sumber permodalan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berasal dari:
1) kapitalisasi cadangan; 2) keuntungan revaluasi aset; 3) agio saham; 4) sumber modallainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20c
Pasal 20d
10
Pasalii Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Barat. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah 1m dengan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Ditetapkan di Bandung pad a tanggal 25 April 2017 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 77 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA EARAT: (7 /57 /2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOM OR 7 TAHUN 2017 TENTANG 11 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BAD AN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY I. UMUM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk dan mendirikan Badan U saha Milik Daerah (BUMD) pengelola ban dar udara internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity PT Bandarudara Internasional Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 dan Akta Nomor 05 Tanggal 25 Nopember 2014 Notaris DindiJ!. Saepudin, S.H. , serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-36557.40.102014 tanggal 24 Nopember 2014, beserta perubahan- perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Mei 2016 Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.O 1.03-0059993. PT Bandarudara Internasional Jawa Barat didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Bandara Internasional Jawa Barat, khususnya pembangunan sisi darat dan pengusahaan Kertajati Aerocity. Adapun sisi udara bandara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat masih melaksanakan pembangunan sisi darat bandara. Dalam pembangunan sisi darat tersebut, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat membutuhkan sumber pembiayaan memadai dan diberikan peluang kepada pihak lain untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan bandara. Selanjutnya, untuk fleksibilitas dalam kepemilikan saham dan realisasi penyertaan modal Daerah Provinsi, maka komposisi saham diubah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyertaan modal berupa uang dan telah memenuhi modal dasar pendirian PT Bandarudara Internasional Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui Peraturam n Daerah ini, modal dasar PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ditetapkan menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan mengacu pada Perda Nomor 22 Tahun 2013. Hal ini juga untuk mengakomodir rencana penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah dibebaskan dan digunakan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat. Selain itu, untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2013 ini ditegaskan bentuk 12 BUMD PT Bandarudara Intemasional Jawa Barat merupakan Perusahaan Perseroan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Angka 2 Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal- pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Pasal4a Angka 3 Bentuk BUMD berupa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan tindak lanjut Pasal 332 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Angka 4 Perubahan kegiatan usaha dilakukan untuk mendukung PT Bandarudara Intemasional Jawa Barat dalam melakukan kegiatan usaha lain yang mendukung penyediaan fasilitas operasional bandara, seperti kargo, perparkiran, perkantoran, dan fasilitas penunjang lainnya. Pasal9a Anak perusahaan didirikan dengan pemegang saham mayoritasnya PT Bandarudara Internasional Jawa Barat dan/ a tau menjadi pengendali pada anak perusahaan yang didirikan. Pasal 9b Cukupjelas Pasal9c Cukupjelas Angka 5
Cukup jelas Angka 6
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen