DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Upaya kesehatan dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan pada: a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. keadilan; f. penghormatan hak asasi manusia; g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis; h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance); i. legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k. gender dan nondiskriminatif; dan l. kearifan lokal. 2. Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif dan terjangkau. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan; b. menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau; c. menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam membuat regulasi tentang penyelenggaraan upaya kesehatan; dan d. menata koordinasi dan/atau hubungan kelembagaan antar pemerintah dan penyelenggara upaya kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Undang
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19.Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
21.Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
23.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
24.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan;
25.Peraturan
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Perizinan Rumah Sakit;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
38.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorum Kesehatan;
39.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
40.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
41.Peraturan
41.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
42.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
45.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan untuk meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan.
12.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
13.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
14.Pelayanan
14.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
15.Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
20.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
21.Obat
21.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya kesehatan dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan pada:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.penghormatan hak asasi manusia;
g.sinergisme dan kemitraan yang dinamis;
h.komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);
i.legalitas;
j.antisipatif dan proaktif;
k.gender dan nondiskriminatif; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif dan terjangkau.

Pasal 4

Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan;
b.menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau;
c.menjadi
c.menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam membuat regulasi tentang penyelenggaraan upaya kesehatan; dan
d.menata koordinasi dan/atau hubungan kelembagaan antar pemerintah dan penyelenggara upaya kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya upaya kesehatan.
(2)Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk:
1. a.UKM;
2. b.UKP; dan
3. c.upaya kesehatan kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.
(3)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan didukung:
1. a.penelitian dan pengembangan kesehatan
2. b.pembiayaan kesehatan;
3. c.sumber daya manusia kesehatan;
4. d.sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
5. e.manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan
6. f.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a.pelayanan kesehatan;
b.pelayanan kesehatan tradisional;
c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
d.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
e.kesehatan reproduksi;
f.keluarga
f.keluarga berencana;
g.kesehatan sekolah;
h.kesehatan olahraga;
i.pelayanan kesehatan pada bencana;
j.pelayanan kesehatan kegawatdaruratan
k.pelayanan darah;
l.kesehatan gigi dan mulut;
m.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
n.kesehatan matra;
o.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
p.pengamanan makanan dan minuman;
q.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
r.kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
s.perbaikan gizi;
t.kesehatan jiwa;
u.pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
v.penanggulangan penyakit tidak menular;
w.kesehatan lingkungan;
x.kesehatan kerja; dan
y.pelayanan laboratorium.

Pasal 7

(1)Penyelenggara pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara:
1. a.bertanggung jawab;
2. b.terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan;
3. c.bermutu;
4. d.merata;
5. e.nondiskriminatif;
6. f.memperhatikan hak dan kewajiban; dan
7. g.mampu menghadapi tantangan global dan regional dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
(2)Penyelenggaraan
(2)Penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.pemerintah kabupaten/kota;
4. d.TNI/Polri;
5. e.Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
6. f.swasta.

Pasal 8

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan terbagi dalam:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat sekunder; dan
3. c.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat tersier.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer meliputi:
1. a.Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
2. b.klinik pratama;
3. c.rumah sakit pratama; dan
4. d.dokter keluarga, dokter praktik mandiri.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat sekunder meliputi:
1. a.rumah sakit kelas D, C, dan B; dan
2. b.klinik utama.
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat tersier yaitu rumah sakit kelas A.

Pasal 9

(1)Ponkesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pengembangan dari pondok bersalin desa.
(2)Ponkesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan desa sehat yang menyelenggarakan UKP dan UKM di tingkat desa dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.
(3)Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan pendukung operasional lainnya agar Ponkesdes dapat berjalan dengan optimal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Ponkesdes diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan harus melakukan UKP dan UKM.
(2)Dalam mendukung keberhasilan UKM setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai pejabat struktural dan tenaga fungsional yang menangani upaya kesehatan masyarakat.
(3)Dalam melakukan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyelenggara pelayanan kesehatan harus berkoordinasi dengan Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017