Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2025 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 9-295/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR I. UMUM Hakikat otonomi daerah bukanlah kemerdekaan (onafhankelijkheid), melainkan kebebasan dan kemandirian (zelfstandigheid) daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut termasuk di dalamnya kewenangan untuk membentuk dan mencabut Peraturan Daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya, terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pergeseran kewenangan tersebut mengakibatkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena substansinya telah diatur oleh Pemerintah Pusat atau tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 5 (lima) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang harus dicabut, yaitu:
a.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur;
b.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Modern dan Penataan Pasar Tradisional di Provinsi Jawa Timur;
c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur;
d.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang; dan
e.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman di Jawa Timur.
Pencabutan terhadap kelima Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga keselarasan antara kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pencabutan secara omnibus dalam satu Peraturan Daerah juga sejalan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menata kembali produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, menghindari ketidakpastian hukum, serta memastikan kesesuaian dengan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku. II. PASAL .... - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) -2 -- 2 - II. PASAL DEMI PASAL