DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 antara lain : Ketentuan pada Pasal 1; Pasal 6; Pasal 10; Di antara Paragraf 14A dan Paragraf 15 Bab IV disisipkan 2 (dua) paragraph, yakni Paragraf 14B dan Paragraf 14C, serta di antara Pasal 20A dan Pasal 21 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 20B sampai dengan Pasal 20J; Pasal 40; dan Pasal 49.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan masyarakat menunjukkan berbagai bentuk aktivitas masyarakat di Provinsi Jawa Timur dapat berimplikasi pada ketenteraman dan ketertiban umum serta mengancam kohesivitas sosial;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat masih memerlukan penyempurnaan khususnya untuk dapat menampung pengaturan mengenai kondisi tenteram dan tertib lingkungan, ruang siber, dan pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376);
17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
18.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK);
19.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88) sebaagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
9.Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
10.Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11.Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
12.Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
13.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
14.Gangguan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
14.Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
15.Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
16.Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
17.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
19.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
21.Perjudian Berbasis Teknologi Informasi adalah aktivitas permainan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dengan menggunakan media berupa platform situs atau aplikasi digital.
22.Pinjam Meminjam Uang Ilegal Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan berupa peminjaman dana melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet tanpa dasar hukum perizinan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
23.Patroli . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
23.Patroli Siber adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengawasi gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum terhadap situs, aplikasi, dan/atau media sosial yang memuat konten perjudian dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
24.Bahan Non Pangan adalah segala jenis produk yang tidak ditujukan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
1. a.jalan;
2. b.sungai;
3. c.kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. d.lingkungan;
5. e.sumber daya mineral;
6. f.kehutanan;
7. g.perizinan;
8. h.pendidikan;
9. i.kesehatan;
10. j.sosial;
11. k.tata ruang;
12. l.perpajakan dan retribusi Daerah;
13. m.aset Daerah;
14. n.keadaan bencana;
15. o.ruang siber; dan
16. p.pangan.
(2)Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a.melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
b.membuang . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
b.membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
c.membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan;
d.mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
e.menggunakan pengeras suara statis atau pengeras suara nonstatis melebihi dari ketentuan perundang- undangan; dan/atau
f.menggunakan pengeras suara nonstatis ketika melewati tempat ibadah saat pelaksanaan kegiatan peribadatan, kegiatan budaya masyarakat, pengajian umum, prosesi pemakaman, rumah sakit, ambulans, dan/atau kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
1. 4.Di antara Paragraf 14A dan Paragraf 15 Bab IV disisipkan 2 (dua) paragraph, yakni Paragraf 14B dan Paragraf 14C, serta di antara Pasal 20A dan Pasal 21 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 20B sampai dengan Pasal 20J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20B

Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah memfasilitasi pencegahan perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 20C

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertugas melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait bahaya perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
(2)Tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait larangan perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi;
2. b.kampanye . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. b.kampanye anti perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi di situs resmi dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi; dan
4. c.pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengenali situs perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi serta dampak hukum dan finansialnya.
(3)Tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan modul pendidikan literasi keuangan untuk menanamkan kesadaran kritis siswa di tingkat pendidikan menengah atas.
(4)Setiap satuan pendidikan menengah Daerah wajib mengimplementasikan modul pendidikan literasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20D

(1)Implementasi edukasi terkait bahaya perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi dapat melibatkan:
1. a.Kementerian;
2. b.Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.komunitas informasi masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang komunitas informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20E

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian bertugas:

a.melakukan sinergi dalam pelaksanaan Patroli Siber terhadap situs, aplikasi, dan/atau media sosial yang memuat konten perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemerintah Pusat;
b.menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai indikasi keberadaan perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi; dan
c.melakukan upaya pencegahan secara teknis terhadap munculnya iklan, promosi, atau materi lainnya terkait perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi pada situs resmi dan platform digital yang dikelola Pemerintah Provinsi. Pasal 20F . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Pasal 20F

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian bertugas melakukan monitoring opini dan aspirasi publik di media sosial untuk menganalisis tren dan pola perilaku yang berkaitan dengan perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi di Daerah.
(2)Hasil analisis tren dan pola perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi menyusun program yang efektif dalam mencegah perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 20G
(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian melaksanakan sinergi Patroli Siber secara berkala terhadap:
1. a.situs;
2. b.aplikasi; dan
3. c.media sosial, yang diduga memuat konten perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
(2)Patroli Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemantauan rutin terhadap situs, aplikasi, dan media sosial yang sering menjadi tempat promosi perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. b.pencarian kata kunci terkait perjudian berbasis teknologi informasi dan Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
(3)Pelaksanaan Patroli Siber harus memperhatikan:
1. a.perlindungan data pribadi; dan
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20H
(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertugas melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan di wilayah atau komunitas yang rentan dan/atau pernah terjebak dalam perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
(2)Pendampingan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.pelatihan kewirausahaan di dunia digital; dan
2. b.pelatihan lainnya yang dapat memberdayakan komunitas agar terhindar dari perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 201

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertugas melaksanakan rehabilitasi terhadap perorangan yang telah menjadi korban perjudian berbasis teknologi informasi dan/atau Pinjaman Ilegal Berbasis Teknologi Informasi.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendampingan pengelolaan keuangan; dan
2. b.pendampingan psikologis. Pasal 20J
(1)Setiap orang atau badan usaha dilarang:
1. a.mengedarkan pangan tercemar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menjual pangan yang berasal dari bahan non pangan dan/atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pangan:
1. a.mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. b.mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
3. c.mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
4. d.mengandung bahan yang kotor, busuk dan tengik;
5. e.mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
6. f.diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
7. g.sudah kedaluwarsa.
(3)Pangan yang berasal dari bahan non pangan dan/atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berupa:
1. a.hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis; dan/atau
2. b.hewan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. b.hewan dan/atau tumbuhan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan sebagai bahan pangan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
(3)Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
2. b.menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
3. c.memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya;
4. d.terlibat aktif dalam program sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum;
5. e.memberi masukan dalam pengembangan program pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum; dan
6. f.memberikan kritik, saran, atau evaluasi secara lisan atau tertulis terkait kinerja Pemerintah Provinsi dalam penanganan Gangguan Trantibum.
(4)Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

6.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 27C, atau Pasal 20J ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Sanksi . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.peringatan tertulis;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.penghentian tetap kegiatan;
6. f.pencabutan sementara izin;
7. g.pencabutan tetap izin;
8. h.paksaan pemerintahan;
9. i.denda administratif; dan/atau
10. j.sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
(6)Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C paling tinggi:
1. a.Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
2. b.Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
(7)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
(9)Dalam hal sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu pelanggaran yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(10)Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu pelanggaran yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2025 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 9 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 11-297/2025 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT I. UMUM Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai prasyarat utama terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat telah menjadi landasan hukum yang strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, Peraturan Daerah tersebut telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Seiring dengan bergulirnya waktu, tantangan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat terus berkembang. Tiga isu strategis yang muncul dan memerlukan pengaturan secara khusus adalah terkait dengan tenteram dan tertib lingkungan, ruang digital, dan pangan. Tenteram dan tertib lingkungan berkaitan dengan gangguan di masyarakat akibat penggunaan pengeras suara secara berlebihan yang sebelumnya telah direspon dengan Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 Nomor SE/1/VIII/2025 Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur. Tenteram dan tertib ruang digital terkait perjudian berbasis teknologi informasi dan pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dimana terjadi kekosongan hukum pengaturannya. Tenteram dan tertib pangan terkait peredaran pangan tercemar serta pangan yang berasal dari bahan nonpangan dan/atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Saat ini terdapat kekosongan hukum dalam tiga isu strategis tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat, memperluas, dan menyesuaikan ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum agar senantiasa relevan dan responsif dalam menjawab tantangan kekinian. Dengan demikian kualitas kehidupan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang tenteram, tertib, dan terlindungi dapat terus diwujudkan dan ditingkatkan. II. PASAL . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 20B

Pasal 20C

Pasal 20D

Pasal 20E

Pasal 201

Pasal 40

Pasal 49

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 20B

Pasal 20C

Pasal 20D

Pasal 20E

Pasal 201

Pasal 40

Pasal 49

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020