Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010 Seri D);
b.Peraturan . . .
b.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Seri D);
d.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri D);
e.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19); dan
f.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II . . .` Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (11-230/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019–2024 ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia, dimana Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyederhanaan Birokrasi terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai pedoman didalam melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi, yang mengatur bahwa Penyederhanaan Birokrasi terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:
1.Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2.Penyetaraan Jabatan; dan
3.Penyesuaian Sistem Kerja.
Tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi mengatur bahwa struktur Instansi Pemerintah disederhanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Adapun tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi. Ruang Lingkup Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas:
a.Jabatan . . .
a.Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III;
b.Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan
c.Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.
Disamping itu dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pasal 66 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Badan dimaksud dibentuk melalui transformasi kelembagaan Unsur Penunjang Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Permasalahan terkait fungsi litbangjirap yang secara makro terjadi pada saat ini baik di pusat maupun di daerah adalah bahwa tidak semua hasil litbangjirap ditindaklanjuti hingga melahirkan sebuah inovasi. Sehingga demi mengurai kebuntuan dari riset ke inovasi, pemerintah membentuk BRIN di pusat dan BRIDA pada pemerintah daerah yang diharapkan bisa menyinergikan semua potensi riset daerah. Hal ini bertujuan agar hasil litbangjirap dan invensi di daerah bisa ditindaklanjuti menjadi inovasi daerah. Berdasarkan hasil penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka pembentukan kelembagaan Badan yang menyelenggarakan fungsi Riset dan Inovasi serta invensi di daerah diatur dengan alternatif yaitu:
1.mentransformasikan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA; dan
2.mengintegrasikan fungsi BRIDA kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
Berdasarkan beberapa uraian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih alternatif untuk mentransformasikan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengubah ketentuan mengenai pencantuman jumlah bidang pada jabatan administrator dan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 116