DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat diantaranya perubahan ketentuan mengenai pencantuman jumlah bidang pada jabatan administrator dan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah diperlukan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyusunan arah kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan . . .
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I . . . Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
b.Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
c.Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, terdiri atas:
1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan: a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c) Biro Hukum;
2. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan: a) Biro Perekonomian; b) Biro Pengadaan Barang/Jasa; dan c) Biro Administrasi Pembangunan;
3. 3.Asisten . . .
4. 3.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan: a) Biro Organisasi; b) Biro Umum; dan c) Biro Administrasi Pimpinan;
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf c menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
1. d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, b) pekerjaan umum dan penataan ruang; dan c) pertanahan;
  6. 6.Satuan . . .
  7. 6.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  8. 7.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  9. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) tenaga kerja; dan b) transmigrasi;
  10. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan c) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. 10.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) pertanian; dan b) pangan;
  12. 11.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  13. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  14. 13.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) komunikasi dan informatika; b) statistik; dan c) persandian;
  16. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
  17. 16.Dinas . . .
  18. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  19. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  20. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) kebudayaan; dan b) pariwisata;
  21. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) perpustakaan; dan b) kearsipan;
  22. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  23. 21.Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  24. 22.Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  25. 23.Dinas Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  26. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  27. 25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) perindustrian; dan b) perdagangan.
2. b.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. 2.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan . . .
  5. 4.Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  6. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang pengembangan kompetensi;
  7. 6.Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang: a) penelitian dan pengembangan; b) pengkajian dan penerapan; dan c) invensi dan inovasi;
  8. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  9. 8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.
  10. 2.Pasal 15 dihapus.
  11. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010 Seri D);
b.Peraturan . . .
b.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Seri D);
d.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri D);
e.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19); dan
f.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II . . .` Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P. LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (11-230/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019–2024 ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia, dimana Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyederhanaan Birokrasi terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai pedoman didalam melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi, yang mengatur bahwa Penyederhanaan Birokrasi terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. 1.Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. 2.Penyetaraan Jabatan; dan
3. 3.Penyesuaian Sistem Kerja. Tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi mengatur bahwa struktur Instansi Pemerintah disederhanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Adapun tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi. Ruang Lingkup Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas:
a.Jabatan . . .
a.Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III;
b.Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan
c.Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V. Disamping itu dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pasal 66 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Badan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Badan dimaksud dibentuk melalui transformasi kelembagaan Unsur Penunjang Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Permasalahan terkait fungsi litbangjirap yang secara makro terjadi pada saat ini baik di pusat maupun di daerah adalah bahwa tidak semua hasil litbangjirap ditindaklanjuti hingga melahirkan sebuah inovasi. Sehingga demi mengurai kebuntuan dari riset ke inovasi, pemerintah membentuk BRIN di pusat dan BRIDA pada pemerintah daerah yang diharapkan bisa menyinergikan semua potensi riset daerah. Hal ini bertujuan agar hasil litbangjirap dan invensi di daerah bisa ditindaklanjuti menjadi inovasi daerah. Berdasarkan hasil penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka pembentukan kelembagaan Badan yang menyelenggarakan fungsi Riset dan Inovasi serta invensi di daerah diatur dengan alternatif yaitu:
1. 1.mentransformasikan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA; dan
2. 2.mengintegrasikan fungsi BRIDA kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Berdasarkan beberapa uraian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih alternatif untuk mentransformasikan Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengubah ketentuan mengenai pencantuman jumlah bidang pada jabatan administrator dan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 116

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2024