DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. 2. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6.Sekretariat
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.
10.Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Timur.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas
5. d.Dinas; dan
6. e.Badan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah tipe A.

BAB IV

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf a menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, terdiri atas:

1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan: a) Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial; dan c) Biro Hukum;
2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan: a) Biro Administrasi Perekonomian; b) Biro Administrasi Sumber Daya Alam; dan c) Biro Administrasi Pembangunan;
3.Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan: a) Biro Organisasi; b) Biro Umum; dan c) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf b menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, terdiri atas 4 (empat) bagian;
1. c.Inspektorat
2. c.Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu;
3. d.Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  2. 2.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penataan ruang serta bidang pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  7. 7.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  9. 9.Dinas
  10. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan c) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  11. 10.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  12. 11.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  13. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  14. 13.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a) komunikasi dan informatika; b) statistik; dan c) persandian; terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  16. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  17. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  18. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  19. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  20. 19.Dinas
  21. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  22. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  23. 21.Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  24. 22.Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  25. 23.Dinas Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  26. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  27. 25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
4. e.Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  2. 2.Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
  5. 5.Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang; dan
  6. 6.Dinas
  7. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Satuan pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit
(2)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kelautan dan perikanan;
3. c.kehutanan; dan
4. d.energi dan sumber daya mineral; dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota.
(3)Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

BADAN PENGHUBUNG

Pasal 11

(1)Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dibentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi.
(2)Badan
(2)Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.
(3)Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang.
(4)Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(5)Uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 135 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 50 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 48 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 135 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 50 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 48 Tahun 2017